Berita Pemkab Kutai Barat

Sekda Kubar Ikuti Rakor Pengawasan Penyaluran Bansos Corona, KPK Ingatkan Selalu Taati Aturan

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Koordinator Wilayah VII, Nana Mulyana.

HUMASKAB KUBAR
RAKOR PENGAWASAN - Sekretaris Daerah Kabupaten Yacob Tullur didampingi Asisten I, Inspektur Inspektorat dan Kepala BP3D mengikuti rapat koordinasi (rakor) virtual di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat Kantor Bupati melalui Zoom Online Meeting, Kamis (14/5/2020). Rapat yang dibuka Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK Koordinator Wilayah VII, Nana Mulyana membahas Update Refocusing Anggaran dan Proses Penyaluran Bansos dan Mekanisme Koordinasi Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

SENDAWAR - Dalam rangka evaluasi pengananan Covid-19 di Kaltim, Sekretaris Daerah Kabupaten Drs Yacob Tullur MM didampingi Asisten I, Inspektur Inspektorat dan Kepala BP3D mengikuti rapat koordinasi (rakor) virtual di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat Kantor Bupati melalui Zoom Online Meeting.

Pertemuan ini membahas Update Refocusing Anggaran dan Proses Penyaluran Bansos dan Mekanisme Koordinasi Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Rabu (13/5/2020).

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Koordinator Wilayah VII, Nana Mulyana.

Ia mengatakan, KPK dapat menerima penyampaian data dan mencocokkan data yang dimiliki KPK dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

Selain itu, pertemuan ini juga merupakan upaya KPK untuk memantau penggunaan alokasi anggaran dan proses penyaluran bantuan sosial guna mencegah tindak korupsi.

“Sebab dalam penanganan Covid-19 sangat berisiko terjadinya penyimpangan dari sisi penyaluran bantuan sosial dan proses pengadaan barang jasanya,” jelas Nana Mulyana.

Untuk itu, Nana mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah termasuk ASN untuk menghindari perilaku penyimpangan terhadap hibah bantuan sosial dan pengadaan jasa.

“Kami ingin memastikan teman-teman pemerintah daerah dapat mematuhi peraturan perundangan terkait pengadaan barang dan jasa, yang diatur oleh lembaga kebijakan pemerintah pengadaan barang dan jasa. Dan juga mendorong keterlibatan aktif aparat pengawasan internal pemerintah dan BPKP,” tandasnya.

Selain itu, tegas Nana, di tengah kondisi pandemi Covid-19, KPK menekankan tentang hibah bantuan sosial tidak dikaitkan dengan momen politik ataupun dipolitisasi sebagai konflik kepentingan.

Dalam rakor tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur M. Sa'bani memaparkan singkat perkembangan penanggulangan Covid-19 dan penyesuaian anggaran.

Diakuinya, untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan persoalan yang tidak mudah.

“Ini dikarenakan informasi yang tidak lengkap, mulai dari tidak adanya nomor induk kependudukan, hingga data yang dimiliki sudah tidak valid. Namun demikian, pemerintah daerah akan terus berupaya dan melakukan cross check sehingga bantuan sosial bisa disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu,” tegasnya.(adv/hms10/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved