Breaking News:

Mencegah Politisasi Bansos

MASIH berkaitan dengan agenda pemilihan kepala daerah, setidaknya ada dua isu hangat diperbincangkan publik akhir-akhir ini, antara lain perihal terbi

Editor: Tohir
ist
Mencegah Politisasi Bansos 

MASIH berkaitan dengan agenda pemilihan kepala daerah, setidaknya ada dua isu hangat diperbincangkan publik akhir-akhir ini, antara lain perihal terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada dan Politisasi Bantuan Sosial (Bansos) terdampak pandemi. Kedua isu ini memiliki kesamaan, samasama dilahirkan sebagai akibat dari penyebaran Covid-19.

Politisasi Bantuan Sosial

Pemerintah telah menetapkan banyak kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat dari situasi sulit ini. Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial, kebijakan ini diterjemahkan dengan bentuk beragam, seperti pemberian uang tunai, bantuan pangan, dan sebagainya.

Pemerintah daerah pun juga melakukan kebijakan serupa, dengan tujuan dan maksud yang sama: menyelamatkan kehidupan masyarakat. Pada momentum yang sama, saat ini juga dapat dikatakan sebagai tahun politik.

Sejatinya pemungutan suara dilaksanakan pada 23 September 2020 dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Kondisi ini bisa menjadi sesi ujian bagi petahana, apakah fokus menangani dampak Covid19 atau tetap sibuk “mempersiapkan” diri pada Pilkada kedepan.

Pada laman resmi Bawaslu RI, hasil pengawasan jajaran pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota setidaknya terdapat pembagian bansos saat pandemi Covid19 di 23 Kabupaten/Kota pada 11 provinsi yang diduga telah dipolitisasi oleh petahana (1).

Mungkin secara prosentase jumlah ini kecil dibanding jumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun ini yang terdiri dari 9 provinsi dan 261 kabupaten/ kota. Jika hal ini dilumrahkan, maka bukan saja menciderai semangat demokrasi tetapi telah mengarah sebagai perbuatan melawan hukum.

Wujud politisasi bansos ini beragam, Bawaslu sendiri memetakan ada tiga modus, antara lain (2): pertama, bansos yang didistribusikan dikemas atau dilabeli gambar kepala daerah. Kedua, bansos dikemas dengan menyertakan jargon dan simbol-simbol politik atau jargon kampanye yang telah digunakan pada pilkada periode sebelumnya atau yang akan digunakan pada pilkada tahun ini.

Ketiga, bansos diberikan tidak mengatasnamakan pemerintah, melainkan atas nama kepala daerah pribadi. Itulah mengapa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan Hukum

Halaman
123
Tags
Opini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved