Breaking News:

Opini

Ujian Berat Penyelenggara di Tengah Wabah Corona

Perppu terbaru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tanggal 4 Mei 2020 tersebut dinilai dalam Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa.

DOK PRIBADI
Feri Mei Efendi, Komisioner KPU Penajam Paser Utara 

Oleh: Feri Mei Efendi, SH

Pemilihan Serentak merupakan amanah peraturan perundang-undangan yang diatur beberapa kali, dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan perppu Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Perppu terbaru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tanggal 4 Mei 2020 tersebut dinilai dalam Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa. Yakni, sedang terjadi wabah pandemi Virus Corona ( covid-19) yang melanda dunia, termasuk Indonesia.

Dan hingga kini, wabah tersebut masih mengintai dan menghantui kita semua.

Bahkan menjadi momok yang sangat menakutkan, karena dari hasil data rilis resmi pemerintah melalui laman resmi www.covid-19.go.id, sudah sekitar 1.148 lebih orang meninggal, dirawat 12.237 orang, sembuh 4.129 orang dan 17.514 lebih orang yang terpapar positif Virus Corona (17/5/2020).

Akibat Perppu tersebut, maka tahapan Pemilihan Serentak yang rencananya akan digelar pemungutan suara pada 23 September ditunda menjadi 9 Desember 2020.

Tentu ini merubah semua tahapan yang sudah didesain oleh KPU Republik Indonesia melalui Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Serentak.

Sejatinya, Perppu tersebut laik diapresiasi, karena ada kepastian kapan tahapan pilkada dilanjutkan, setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pasca rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP akibat wabah Virus Corona yang terus mengkhawatirkan.

Bahkan, kala itu akhirnya KPU mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Meski Perppu tersebut memerintahkan untuk melanjutkan tahapan pilkada dan pemungutan suara pada Desember 2020 mendatang (pasal 201A ayat 1 dan 2), namun ada beberapa hal yang perlu dipelajari lebih komprehensif, atas dampaknya karena wabah corona masih berlangsung.

Halaman
1234
Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved