Berita Pemprov Kalimantan Utara

Perlu Ditindaklanjuti atau Cukup Dijelaskan, Gubernur akan Pilah Rekomendasi DPRD Soal LKPJ

Pemilahan dilakukan untuk dipastikan rekomendasi apa saja yang patut ditindaklanjuti, dan yang patut diberikan penjelasan lebih lanjut

HUMASPROV KALTARA
REKOMENDASI - Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengikuti pertemuan virtual Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kaltara Masa Sidang ke-2 dalam rangka penyampaian rekomendasi LKPj APBD Tahun Anggaran 2019 Kepada Pemerintah Provinsi Kaltara, Rabu (27/5/2020) di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor. 

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie memastikan akan memilah setiap rekomendasi DPRD Kaltara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2019.

Pemilahan dilakukan untuk dipastikan rekomendasi apa saja yang patut ditindaklanjuti, dan yang patut diberikan penjelasan lebih lanjut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ini disampaikan Gubernur saat mengikuti pertemuan virtual Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kaltara Masa Sidang ke-2 dalam rangka penyampaian rekomendasi LKPj APBD Tahun Anggaran 2019 Kepada Pemerintah Provinsi Kaltara, Rabu (27/5/2020) sore di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara.

Diakui Irianto, didalam LKPj tersebut, banyak hal yang patut dikoreksi dan diperbaiki. Proses koreksi dan perbaikan itu harus dilakukan bersama antara pemerintah dan DPRD.

“Didalam UU Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah. Karena itu, secara langsung dan tidak langsung, keduanya bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah,” kata Gubernur.

Irianto juga berterima kasih kepada seluruh kepala OPD di Kaltara atas upaya untuk menyelesaiakan LKPj, sekaligus partisipasi aktif dalam upaya perbaikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kaltara.

“Banyak capaian dinikmati, namun banyak sekali yang harus dikerjakan utuk meningkatkan kualitas hasil pembangunan serta melakukan koreksi terhadap hal yang keliru,” ucap Irianto.

Adapun rekomendasi itu, antara lain untuk mengantisipasi terganggunya aktivitas perekonomian, Pemprov diharapkan dapat mengadakan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat pasca wabah. Juga pentingnya dijelaskan detail pendapatan daerah dari retribusi, Perusda dan dividen Bankaltimtara; dalam hal pembebasan lahan agar dipastikan lahan telah berstatus clean and clear; dan lainnya.

BUTUH DUKUNGAN DPRD
Di kesempatan tersebut, Gubernur juga memohon dukungan dari kalangan DPRD Kaltara terkait rencana Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan New Normal Life.

“Kaltara masuk kedalam provinsi yang bisa menjalankan New Normal Life, berdasarkan hasil evaluasi tim satgas nasional. Salah satu pertimbangannya, indeks penyebaran Covid-19 di Kaltara dibawah 1, yakni 0,8,” jelas Gubernur.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved