Ibadah Haji 2020
Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Bagiamana Cara Minta Pengembalian Setoran Haji yang Sudah Dibayar
Sampai saat ini Arab Saudi belum membuka akses kepada negara manapun untuk menyelenggarakan Ibadah Haji.
lihat foto
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyebut Menteri Agama Fachrul Razi telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Hal tersebut disampaikan Yandri setelah Menteri Agama mengumumkan pembatalan ibadah haji pada tahun ini, tanpa melakukan rapat kerja bersama Komisi VIII DPR.
"Menteri Agama tidak tahu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Jelas itu, tata aturannya tentang haji dan umrah. Jadi haji dan umrah ini bukan sepihak diputuskan oleh pemerintah," kata Yandri saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (2/6/2020).
"Kalau sekarang kan kelihatannya pemerintah buang badan, emang tidak siap," sambung Yandri.
Yandri menjelaskan, segala sesuatu persoalan haji sudah seharusnya dibicarakan dengan DPR, untuk mencari solusi secara bersama dalam menghadapi calon jemaah haji pada tahun ini.
"Jadi harus bersama-sama DPR memutuskan batal atau tidak. Kita kan belum tahu laporan Arab Saudi bagaimana? Gimana kalau Arab Saudi tiba-tiba minggu depan membolehkan berangkat jemaah haji kita, gimana? Berarti kan pemerintah tidak bertanggung jawab dong," ujar Yandri.
Politikus PAN itu mengaku, dalam pengumuman batalnya ibadah haji pada tahun ini tidak disampaikan Menteri Agama ke Komisi VIII DPR sebagai mitra kerjanya.
"Padahal kita sudah mengagendakan rapat kerja hari Kamis tanggal 4 Juni pukul 10.00 WIB, atas izin pimpinan DPR untuk rapat dengan Menteri Agama," ujarnya.
Sempat ada opsi 50 persen
Sebelum pembatalan ini ternyata pemerintah telah menetapkan beberapa opsi pemberangkatan haji sambil menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi.
Opsi ini diambil setelah dikaji tim Pusat Krisis Haji 2020.
"Tim ini telah menyusun dokumen lengkap skenario mitigasi pelanggaran ibadah haji yang disusun mengikuti perkembangan dan dinamika Covid-19 baik di tanah air dan Arab Saudi," ujar Menteri Agama Fachrul Razi di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Saat itu, tim mengeluarkan tiga opsi yakni, penyelenggaran haji dengan normal sesuai kuota, pembatasan kuota, dan pembatalan pembatalan haji.
Fachrul mengatakan bersamaan dengan waktu tersebut, pemerintah tetap melaksanakan sejumlah layanan haji, di antaranya manasik secara daring dan pelunasan Bipih.
Pemerintah juga tetap mempersiapkan layanan akomodasi transportasi dan katering
