Berita Pemprov Kalimantan Utara

7 Tahun Pemprov Kaltara: Sudah Rehab 10.499 Rumah hingga Bantu Tingkatkan 160 Sanitasi Warga

BSPS sejak 2016 dan berlanjut hingga tahun ini. Penganggarannya mengunakan APBD maupun APBN. Bagaimana realisasinya sejauh ini?

HUMASPROV KALTARA
BANTUAN STIMULAN - Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat mengunjungi salah satu warga penerima BSPS di Nunukan. Foto diabadikan pada 28 Mei 2019 

7 Tahun Provinsi Kaltara dengan Capaian yang Telah Diraih (28)
Sudah 10.499 Rumah Direhab, 160 Sanitasi Ditingkatkan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara telah melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejak 2016 dan berlanjut hingga tahun ini. Penganggarannya mengunakan APBD maupun APBN. Bagaimana realisasinya sejauh ini?

MARFUAH, Humas Provinsi Kaltara

BSPS, disebutkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie ditujukan bagi masyarakat sesuai kriteria yang telah ditentukan. Yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

“Diharapkan bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ucap Gubernur.

Adapun realisasinya, dari 2016 hingga 2019 tercatat sebanyak 10.499 rumah telah direhab baik yang menggunakan APBD maupun APBN.

“Bantuan BSPS ini, tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara. Namun, selama 4 tahun berjalan, yang paling banyak menerima bantuan adalah warga di Bulungan,” urai Irianto.

Tercatat, ada 4.152 rumah warga kurang mampu di Bulungan menerima manfaat program ini. Disusul Nunukan sebanyak 2.339 rumah, Tarakan 2.123 rumah, Tana Tidung 982 rumah dan Malinau 903 rumah.

“Untuk total anggarannya, baik dari APBD maupun APBN digabungkan sekitar Rp 199 miliar. Itu dari 2016 hingga 2019,” ungkap Gubernur.

Dari bantuan tersebut, anggaran terbesar disediakan APBN. Rincinya, pada 2016 bantuan APBN yang dikucurkan untuk BSPS di Kaltara sebesar Rp 28 miliar (2.509 rumah), lalu pada 2017 dari APBN Rp 22 miliar (1.574 rumah), 2018 Rp 30 miliar (2 ribu rumah), dan 2019 Rp 52,5 miliar (3 ribu rumah).

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved