News video

NEWS VIDEO Transportasi Laut Dibuka 8 Juni, Walikota Tarakan Sebut Tetap dengan Protokol Kesehatan

Transportasi laut dibuka pada tanggal 8 Juni 2020. Yang mana untuk persyaratan setelah tanggal 8 nanti hanya protokol kesehatan.

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Transportasi laut di kota tarakan direncanakan akan kembali dibuka pada tanggal 8 Juni 2020.

Dengan persyaratan harus memenuhi protokol kesehatan, sehingga tidak perlu surat tugas dan sebagainya.

Hanya saja yang paling penting ada hasil rapit test atau RT-PCR dengan alat transportasi maksimal hanya memuat 50 persen dari kapasitas seharusnya.

Hal ini disampaikan oleh Walikota Tarakan, dr Khairul saat ditemui di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan, Rabu (3/6/2020).

"Inikan sesuai dengan Permenhub nomor 24 tahun 2020. Tapi catatannya tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini yang selama ini berlaku, RDT, physical distancing di kapal, penumpang maksimal 50 persen, nah seperti itu," ujar dia.

Namun dari semua Itu, Ia mengatakan tergantung dari masing-masing operator pelayaran ini, apakah menyanggupi standar aturan tersebut atau tidak.

"Intinya akan ada pembahasan teknis lebih lanjut ya, tadi karena belum ketemu bagaiamana mengurangi penumpukan disana. Itu yang kita harus rapatkan teknis. Karena itu kan orangnya cukup banyak, apakah nanti dari satgas ini bisa menghandel itu. Itu yang saya bilang kalau kita bahas sekarang, waktunya ndak cukup," terangnya.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya serta stakeholder terkait perlu mendiskusikan hal ini lebih seksama dalam mencari soslusi.

"Tentu kami ini nanti tidak hanya dalam negeri (yang harus dihandle) tapi termasuk juga bagaimana yang dari luar negeri juga. Misalnya dari Tawau kalau dia buka lockdown dan sebagainya kan itu banyak hal-hal yang harus didiskusikan lagi," ungkapnya

Sementara itu, terkait tarif, Ia sampaikan bahwa itu dibawah kewenangan provinsi jika antar Kabupaten.

"Kalau dari Pemkot ya kita hanya menjaga bahwa protokol kesehatan itu harus dipatuhi.  asalah nanti tarif dan sebagainya ya diskusikan lah dengan operator nah nanti berdasarkan itu nanti butuh persetujuan dari pemerintah provinsi," tutupnya. (*)

IKUTI >> News Video

IKUTI >> News Video

Penulis: Risnawati
Editor: Wahyu Triono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved