MUNGKIN sebagian kita pernah mendengar sebuah adagium: “Indonesia bukan satu-satunya negara yang indah di dunia ini. Indonesia bukan satu-satunya negara yang melimpah kekayaan alamnya. Tetapi Indonesia beruntung karena memiliki Pancasila”.

Jika merenungi dengan jujur, maka ada benarnya ungkapan tersebut. Bagaimana bangsa yang besar dan majemuk ini dapat bertahan dan bertumbuh, jika tidak ada perekat didalamnya.

Ia adalah Pancasila, hasil rumuskan perenungan dan perdebatan panjang para pendiri bangsa. Lahir dari rahim jiwa budaya bangsa dan mimpi mulia bernegara.

Dinamika Demokrasi

Republik ini telah menetapkan dan memantapkan diri memilih demokrasi sebagai jalan membangun negeri, demokratisasi berbagai lini merupakan ikhtiar bersama demi tujuan bersama.

Memurnikan hikmah kekuasaan sebagai upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai bangsa yang memiliki jati diri maka menyelenggarakan kekuasaan pun dengan menggunakan moral bangsa. Inilah kemudian menjadi falsafah, moral Pancasila dijadikan moral kehidupan negara.

Meminjam pandangan Cholisin (2013), demokrasi di Indonesia menganut prinsip TeoDemokratis. Dimana keputusan dan kebijakan diatur sepenuhnya untuk kepentingan rakyat namun tidak melanggar peraturan Tuhan.

Inilah karakter mendasar demokrasi di Indonesia dibandingkan negara lain. Bukankah ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penyelenggaraan Pilkada dituding selalu membawa masalah di masyarakat. Fenomena ini kerap dijumpai dalam proses maupun pasca Pilkada, kondisi ini pun terjadi dibanyak daerah walau dengan intensitas yang beragam. Seperti praktik politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, diskriminasi gender, kekerasan serta intimidasi dan seterusnya.