Ratusan Karyawan di Kukar di PHK, Distransnaker Sebut Kartu Prakerja Sulit Diakses

Hingga saat ini terdapat 1.517 karyawan yang dirumahkan, dan 375 karyawan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)di Kukar.

TRIBUNKALTIM.CO/CHRISTOPER D
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Hamly. 

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG - Pandemi Virus Corona atau covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian terutama di sektor tenaga kerja.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mencatat, hingga saat ini terdapat 1.517 karyawan yang dirumahkan, dan 375 karyawan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perusahaan yang merumahkan karyawan berasal dari enam perusahaan, diantaranya lima perusahaan tambang batu bara dan satu perusahaan perkebunan.

Sedangkan perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawan berasal dari tiga perusahaan, terdiri dari dua perusahaan tambang batu bara dan satu perusahaan konstruksi.

Bahkan, perusahaan konstruksi yang melakukan PHK kepada karyawannya karena perusahaan tersebut telah berhenti beroperasi alias sudah tutup.

Baca Juga

Tempuh 100 Km Jalan Kaki Sehari, Korban PHK Pulang Kampung ke Kota Asal Jokowi dari Wilayah Anies

Harga Properti Melambat, Penjualan Mulai Anjlok 43 Persen, 30 Juta Pekerja Berpotensi Kena PHK

Warga Usia Dibawah 45 Tahun Dilonggarkan dalam PSBB, Kurangi Dampak PHK Kala Pandemi Corona

"Total jumlah laporan yang masuk ke kami ada 24 perusahaan yang tersebar di 18 Kecamatan di Kukar. Ini memang dampak dari covid-19," ucap Kepala Distransnaker Kukar, Hamly kepada Tribunkaltim.co, Kamis (4/6/2020).

Terkait dengan nasib karyawan yang alami PHK, saat ini tim mediator dari Distransnekar tengah melakukan negosiasi bersama dengan pihak karyawan dan juga perusahaan mengenai hak-hak karyawan yang alami PHK.

"Kalau ada kesepakatan maka akan kita buatkan perjanjian kerja sama, jika tidak ada kesepakatan maka kami akan anjurkan ke pengadilan, nanti biar pengadilan yang memutuskan," ungkapnya.

Ditanya apakah ada program dari Pemkab Kukar atau Distransnaker sendiri untuk para karyawan korban PHK ? Hamly mengaku, pihaknya juga tengah menunggu arahan maupun kebijakan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), maupun Pemkab Kukar.

"Beberapa waktu lalu pihak Disnakertrans Provinsi ada minta data mengenai karyawan yang dirumahkan dan di PHK, mungkin bakal ada kebijakan dari mereka, mudah-mudahan ada bantuan dari mereka," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved