Siapkan Pilkada Serentak 9 Desember, Bupati Berau Ikuti Rakor Bersama Menkopolhukam-Mendagri

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau Budi Herianto dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau Nadirah, mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melalui Zoom Meeting di Ruang Teleconference Diskominfo Berau, Jumat (5/6/2020).

Rakor yang dihadiri seluruh elemen penyelenggara Pemilu, unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini menunjukkan kekompakkan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, bahwa komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

Hal ini sesuai dengan Perpu No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU no 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/Walikota/Bupati menjadi UU.

Komisi II DPR menyetujui usulan perubahan rancangan peraturan KPU No 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Dan tahap lanjutannya dimulai 15 Juni 2020 dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan.

Tito Karnavian juga menyampaikan beberapa alasan pilkada serentak dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

Yang pertama, ini adalah keputusan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR RI atas opsi pelaksanaan yang ditawarkan KPU. Kemudian sebagai etalase kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi dan menujukan kepada dunia bahwa kita siap meskipun dalam kondisi pandemi.

Lanjut, di dunia internasional keberlangsungan pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi dari sebuah negara tentu saja indek demokrasi inilah yang dipakai oleh berbagai dunia internasional dalam menilai sebuah negara.

Dan selanjutnya dapat mengurangi praktek kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara/pelaksana tugas yang memiliki kewenangan terbatas. Sedangkan kondisi pandemi membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi masyarakat.

Bupati Berau, Muharram menyambut baik apa yang telah menjadi keputusan Mendagri dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini. Dan menurutnya ini wajib dan tetap jalan, tidak harus menunggu adanya Covid ataupun wabah ini berakhir, akan tetapi prosedur prokol kesehatan tetap dilakukan. (adv/hms3)