Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Timur

Cek Kesiapan Pilkada 2020, Pemkab Kutai Timur Gelar Rakor TP3D

Jadi atau tidak jadi, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dijadwalkan 9 Desember 2020 mendatang.

TRIBUNKALTIM.CO/MARGARET SARITA
RAKOR PILKADA KUTIM - Sekda Kutai Timur Irawansyah memimpin Rakor Pilkada Kutim 2020 di ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Sangatta, Kamis (11/6/2020). Hadir antara lain Ketua KPU Kutim Ulfa Jamiatul Farida, Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling, Kapolres AKBP Indras Budi Purnomo, Dandim 0909 Sangatta Letkol CZI Pabatte, Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Osben Naibaho, serta jajaran di lingkungan Pemkab Kutim lainnya. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Jadi atau tidak jadi, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dijadwalkan 9 Desember 2020 mendatang.

Karena, pada Februari 2021, banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya. Sehingga mau tidak mau, semua pihak harus bersiap, meski PKPU terbaru belum diterbitkan oleh KPU RI.

Seperti yang dilakukan Pemkab Kutim beserta jajaran terkait dalam penyelenggaraan Pilkada Kutim. Mereka menggelar rapat koordinasi Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah (TP3D) terkait persiapan Pilkada Kutim.

Rakor digelar di ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (11/6/2020), dengan dipimpin Sekda Drs H Irawansyah M Si dan dihadiri oleh Ketua KPU Kutim, Ulfa Jamiatul Farida, Ketua Bawaslu Kutim, Andi Mappasiling, Kapolres AKBP Indras Budi Purnomo, Dandim 0909 Sangatta, Letkol CZI Pabatte, Danlanal Sangatta, Letkol Laut (P) Osben Naibaho, serta jajaran di lingkungan Pemkab Kutim lainnya.

Rakor membahas tentang kesiapan masing-masing instansi yang terkait dalam pelaksanaan Pilkada Kutim. Mulai dari kesiapan KPU Kutim, terutama pelaksanaan di tengah pandemic Covid 19 ini.

“Secara global, kami siap. Karena sudah mulai diperhitungkan segala kemungkinannya, sambil menunggu PKPU yang baru terbit,” kata Ulfa.

Dari rangkaian kegiatan tahapan Pilkada, menurut Ulfa, tahapan terdekat adalah verifikasi factual dan coklit. Karena Kutim ada bakal calon dari independen.

Untuk itu, KPU Kutim membutuhkan APD bagi tim pelaksana coklit dan verifikasi, karena sampai saat ini dalam PKPU, masih menggunakan sistem bertemu para pendukung dan mencocokkan dengan berkas dukungan yang masuk ke KPU Kutim. Berarti ini tetap harus door to door.

Selain itu, ada kemungkinan penambahan jumlah TPS. Mengingat, setiap TPS nanti akan dibatasi maksimal 500 pemilih. Hal ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya yang bisa mencapai 800 pemilih dalam satu TPS.

RAKOR PILKADA KUTIM - Sekda Kutai Timur Irawansyah memimpin Rakor Pilkada Kutim 2020 di ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Sangatta, Kamis (11/6/2020). Hadir antara lain Ketua KPU Kutim Ulfa Jamiatul Farida, Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling, Kapolres AKBP Indras Budi Purnomo, Dandim 0909 Sangatta Letkol CZI Pabatte, Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Osben Naibaho, serta jajaran di lingkungan Pemkab Kutim lainnya.
RAKOR PILKADA KUTIM - Sekda Kutai Timur Irawansyah memimpin Rakor Pilkada Kutim 2020 di ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Sangatta, Kamis (11/6/2020). Hadir antara lain Ketua KPU Kutim Ulfa Jamiatul Farida, Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling, Kapolres AKBP Indras Budi Purnomo, Dandim 0909 Sangatta Letkol CZI Pabatte, Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Osben Naibaho, serta jajaran di lingkungan Pemkab Kutim lainnya. (TRIBUNKALTIM.CO/MARGARET SARITA)

Sementara Bawaslu lebih meminta perhatian pada potensi-potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi di perjalanan menuju 9 Desember 2020. Agar para pasangan calon nantinya bisa melakukan kegiatan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Seperti tidak adanya kampanye akbar yang akan digantikan dengan kegiatan semacam dialog.

Begitu juga dengan Kapolres, Dandim maupun Danlanal, memaparkan seputar masalah kerawanan yang bisa menjadi pemicu terjadinya keributan. Agar dapat diantisipasi segera.

“Pilkada tahun ini akan menjadi Pilkada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Segala kemungkinan harus diantisipasi dan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya,” kata Sekda Irawansyah.

Termasuk soal anggaran untuk melaksanakan Pilkada. Karena masa kampanye dikurangi, begitu juga dengan perjalanan dinas, diharap KPU dapat meminimalisir penggunaan anggaran dan melakukan tindakan efisiensi.

“Efisiensi anggaran, agar cukup sesuai kebutuhan. Karena ada waktu yang dipotong, ada perjalanan dinas yang dikurangi dan ada kegiatan yang dihapuskan. Dari situlah alokasi yang diperoleh dicukup-cukupkan,” ujar Sekda.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/sar)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved