Breaking News:

Negara Tercela

ORANG meninggal tidak punya arti penting, kecuali orang-orang melihat prosesnya meninggal, seratus juta mayat dari sepanjang sejarah tidak lebih dari

Kompas TV/ Freepik.com

ORANG meninggal tidak punya arti penting, kecuali orang-orang melihat prosesnya meninggal, seratus juta mayat dari sepanjang sejarah tidak lebih dari sebuah bentuk imajinasi. Demikian ungkapan Albert Camus sebagaimana dikutip oleh Alfred Crosby (1990) dalam bukunya; America's Forgotten Pandemic: The Influenza of 1918.

Pandemi Covid-19 juga mengingatkan kita pada pernyataan Carlo M. Cipola (1976) bahwa negara yang tercela akan selalu mengabaikan urusan kemanusiaan. Kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah dalam penanganan wabah virus corona, membuka mata publik kelakuan tercela itu.

Tak berakhir sampai di situ, di tengah situasi pandemi, kita pun disuguhkan atraksi yang tak kalah ciamik tercelanya. Pengesahan Undang-undang Minerba adalah salah-satu diantaranya. Undang-undang yang secara ajaib ditetapkan tanpa pelibatan publik dalam proses pembahasannya, bahkan secara substantif ditenggarai akan menjadi alat legitimasi baru perampasan ruang hidup dan wilayah kelola rakyat.

Apakah pengesahan RUU Cipta Kerja akan menjadi kado hitam dari tesis Carlo M. Cipola tentang praktek negara tercela berikutnya? Meskipun berbagai argumentasi penolakan keras pembentukan RUU Cipta Kerja telah disampaikan dengan sangat gamblang oleh gerakan petani, buruh, masyarakat adat dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, tetapi hingga saat ini pemerintah tetap tidak bergeming. Presiden Jokowi, bahkan dalam berbagai pidatonya berkali-kali menegaskan percepatan pengesahan RUU ini.

Wabah Covid-19 yang diikuti dengan sejumlah kebijakan kontroversial, barangkali akan menjadi momentum lahirnya sejarawan-sejarawan akademis yang paling produktif di masa mendatang. Fenomena yang mungkin luput dari prediksi Prof Kuntowijoyo semasa hidupnya bahwa sejarawan akademisi adalah mereka yang sadar tentang apa yang dikerjakan dan mempunyai pendapat penuh pertimbangan tentang apa yang ditulis, tetapi mereka inilah yang paling sedikit berproduksi.

Suguhan peristiwa politik-hukum yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, semakin memperkuat wacana Post-Modernis ala Baudrillard tentang realitas yang hyper. Kita dipertontonkan dengan realitas semu dan penuh dengan drama pencitraan. Situasi yang sama diperlihatkan dalam dunia hukum.

Hukum tidak lagi menjadi alat untuk menciptakan keadilan. Hukum semakin jauh dan tercerabut dari realitasnya. Fenomena pembentukan kebijakan publik dalam beberapa dekade terakhir ibarat senjakala kematian ilmu pengetahuan. Pengetahuan empirik saat ini cenderung tidak lagi menjadi basis utama dalam pengambilan kebijakan publik.

Akibatnya paham legisme semakin mendominasi pembentukan hukum. Dunia hukum hanya diteropong dari teleskop perundang-undangan belaka, untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi (Satjipto Rahardjo; 1999). Akibatnya mudah ditebak, hukum yang lahir tak ubahnya pembenar sebuah kejahatan dan pelaksana Undang-undang menjadi mayat hidup, robot dengan mesin remote kontrol (Otje Salman; 2015).

Seberapa siap kisah tercela yang akan dituliskan oleh sejarawan-akademisi kelak bisa diterima oleh rezim yang akan berkuasa? Apakah tradisi pemberangusan akan terus berlanjut sebagaimana layaknya catatan-catatan kelam peristiwa pelanggaran HAM masa lalu? Terlalu dini untuk menyimpulkannya, tetapi "wisata ingatan" kita mencatat dengan jelas setiap peristiwa pemberangusan tersebut. Pengungkapan kebenaran dalam upaya pelurusan sejarah, memang tidak pernah mudah.

Tetapi ingatlah "suara-suara kebenaran tak selamanya dapat dipenjarakan, sebab disanalah bersemayam suara kemerdekaan" demikian penggalan sajak Wiji Tukul yang sedikit banyak mengilhami semangat perlawanan mahasiswa yang berujung pada kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998.

Konflik agraria yang berujung pada kematian dua petani di Desa Pahat Batu,Sumatera selatan pada bulan Maret 2020, ditengah seruan solidaritas semua kalangan oleh Presiden Jokowi terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19 adalah bukti nyata yang tidak dapat dielakkan.

Pada situasi yang lain puluhan korban lubang tambang di Kalimantan Timur yang hingga saat ini belum mendapatkan penanganan yang serius dan berkeadilan bagi korban, makin menegaskan matinya hukum karena hukum tercerabut dari realitas sosialnya.

Apakah praktek negara tercela dan matinya hukum dari realitas sosial tersebut akan menjadi penanda akhir dari sebuah negara-bangsa, sebagaimana yang telah dituliskan oleh Kenichi Ohmae (The End Nation State; 1995). Semoga saja hal itu tidak terjadi, tentu saja syarat utamanya adalah negara harus berhenti melakukan tindakan tercela.

Negara harus memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak rakyat, sebab memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak rakyat berarti memperkuat negara, memuliakan hak-hak rakyat berarti memuliakan kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab.(*)

Oleh: Muhammad Arman
Direktur Advokasi Hukum dan HAM, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved