Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

BUMDes di Kaltim Perlu Gandeng Swasta, Strategi Mencapai Status Desa Mandiri

Berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 baru 2 desa status mandiri, 32 status maju, dan 289 status berkembang.

HUMAS DPRD KALTIM
Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir 

SAMARINDA - Arah pembangunan dalam arti luas yang dimulai dari bawah yakni pedesaan dan pesisir termasuk maritim oleh pemerintah pusat, dinilai tepat mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

Kebijakan agar desa melakukan pengelolaan anggaran sendiri diharapkan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan dengan perkotaan dan dapat mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan perekonomian.

Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan sumber daya manusia termasuk perangkat desa yang profesional agar mampu membuat berbagai program yang dapat membuat masing-masing desanya maju dan berkembang.

Kaltim sendiri memiliki 841 desa yang tersebar di seluruh daerah. Berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 baru 2 desa status mandiri, 32 status maju, dan 289 status berkembang. Selebihnya 381 masih berstatus tertinggal dan 137 berstatus sangat tertinggal.

Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, mengatakan untuk mencapai status desa mandiri maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu menggandeng swasta guna meningkatkan kualitas dan pengembangan usaha.

"Masing-masing kabupaten/kota melalui Musyawarah Rencana Pembangunan sudah merumuskan bagaimana meningkatkan infrastruktur desa agar mampu mengejar laju pembangunan secara bertahap," katanya.

Ia menilai, tiap desa memiliki karakteristiknya masing-masing yang kalau dikembangkan secara serius akan menjadi potensi pendapatan desa. Untuk mewujudkan itu diperlukan pembinaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Politisi PKB itu menyebutkan BUMDes perlu menggadeng perbankan, BUMN, BUMD, maupun swasta untuk pengembangan pengelolaan hasil usaha seperti bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perekonomian.

"Misal di bidang perikanan, mana perusahaan yang memerlukan bahan baku ikan bisa BUMDes yang menyuplai tentu dengan harga sesuai pasaran. Demikian pula desa yang unggulannya pertanian, ketika panen dibeli perusahaan kemudian diberi merek, kan ini potensi rupiah juga," sebutnya.

Pihaknya mencontohkan, di beberapa wilayah seperti di Kutai Timur sudah ada BUMDes yang melakukan terobosan seperti mendirikan usaha retail berkonsep modern yakni minimarket, dan lainnya. Apabila pemerintah dan swasta melakukan pendampingan dan kerjasama maka kesejahteraan masyarakat akan semakin mudah terwujud yang secara otomatis berpengaruh pula pada peningkatan status desa. (advertorial/hms4)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved