Kadiv Imigrasi Kaltim Sambangi Rujab Walikota, Ini yang Mereka Bahas

Rumah jabatan Walikota Bontang, Neni Moerniaeni kedatangan tamu dari Imigrasi Kaltim dan Kaltara.

TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI
Kepala Divisi (Kadiv) Imigrasi Kaltim-Kaltara, Hendro Tri Prasetyo bersama jajaran menyambangi rumah jabatan Walikota Bontang, Senin (15/6/2020). Mereka membahas peresmian kantor UKK imigrasi Bontang. 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Rumah jabatan Walikota Bontang, Neni Moerniaeni kedatangan tamu dari Imigrasi Kaltim dan Kaltara.

Kedatangan mereka tak lain membahas kelanjutan pendirian Unit Kantor Keimigrasian (UKK) Kota Bontang, Senin (15/6/2020).

Neni Moerniaeni mengatakan, seyogyanya Gedung Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKKI) Bontang yang terletak di Jalan Awang Long, belakang Kantor Pengadilan Agama Kota Bontang harusnya diresmikan Maret 2020 lalu.

"Tahun ini target saya, walaupun harusnya Maret, tapi karena covid-19. Insya Allah virtual untuk perjanjian kerjasamanya. Kalau ke Jakarta, ngeriknya juga kita," katanya, Senin (15/6/2020).

Untuk gedung sudah siap ditempati, namun memang beberapa sarana dan prasarana belum terpenuhi. Terutama soal fasilitas kesisteman dan mebeler.

Baca Juga

Kantor Imigrasi Tarakan Tutup Layanan Pembuatan Paspor, Terkecuali Bagi Pemohon Status Urgensi

DPRD Alokasikan Rp 200 Juta Untuk Mebeler Imigrasi, April 2020 Warga Bisa Urus Paspor di Bontang

Imigrasi Sebut Ratusan Pekerja Asal China tak Diizinkan Sementara Kembali ke Kalimantan Utara

Pihaknya juga menyesuaikan penataan ruang dan sarpras sesuai dengan kenormalan baru yang diusung pemerintah.

"Secepatnya target pelayanan. Fasilitas sudah ada. Harus dilengkapi. Satu bulan ini paling lambatlah," tuturnya.

Untuk diketahui dengan adanya kantor Imigrasi di Bontang, pelayanan terkait paspor ke luar negeri, haji dan umroh bisa lebih mudah. Masyarakat tak perlu pergi jauh ke luar kota (Samarinda) mengurus paspor.

Pun dengan urusan perizinan tenaga kerja asing (TKA) yang tersebar di perusahaan di Bontang. Pengawasan TKA bisa dilakukan lebih dekat. Kepentingan pemerintah tak lain pajak mereka. Bila tak dipantau atau diawasi, bisa loss pajak.

"Dulu, kan, gedung yang tak jadi, untuk P2TP2A. Karena udah gak ada digabung ke Dinsos. Kita pakai, untuk menyiapkan tempat pelayanan publik, buat masyarakat urus paspor, juga untuk pengawasan TKA, untuk bayar pajak," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved