Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Bupati Kubar Ikuti Rakornas Pengawasan Intern, Presiden Ingatkan Tata Kelola Penanganan Covid-19

Rakornas ini dilaksanakan secara virtual melalui video conference (vidcon) dan diikuti dari Balai Agung Aji Tulur Jejangkat.

HUMASKAB KUBAR
IKUTI RAKORNAS - Bupati Kutai Barat FX Yapan SH didampingi Inspektur Inspektorat Kubar mengikuti Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2020 secara virtual, Senin (15/6/2020). 

SENDAWAR - Bupati Kutai Barat (Kubar) FX Yapan SH didampingi Inspektur Inspektorat Kubar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (15/6/2020).

Rakornas ini dilaksanakan secara virtual melalui video conference (vidcon) dan diikuti dari Balai Agung Aji Tulur Jejangkat.

Bupati FX Yapan SH menjelaskan, melalui rakornas ini setiap daerah memiliki acuan dalam penanganan Covid-19. Semua pihak perlu berhati-hati terutama dalam pelaporan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Semua program dan data harus jelas dan lengkap.

”Contohnya, penyaluran bantuan beras kepada masyarakat, data masyarakat penerima bantuan di setiap kampung harus ada, begitu pula dokumentasi ketika penyerahan bantuan. Hal tersebut harus betul-betul dilakukan. Jika data tidak lengkap maka bisa membahayakan,” tegas Bupati Kubar.

Sekali lagi, lanjut Bupati Yapan, rakornas ini sangat bermanfaat bagi pelaksana di lapangan, bagaimana pengelolaan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 tepat sasaran, efektif dan efisien.

Tata kelola dan sistem perlu terus diperbaiki. Jika tata kelola sudah baik dan tepat sasaran dan efektif, tentu semuanya akan baik. Hal ini untuk mendidik pelaksana terutama tim gugus untuk bekerja secara maksimal.

“Selaku kepala daerah, saya menyambut baik rakornas ini. Karena memberi masukan dalam pelaporan. Karena dalam pemeriksaan benar-benar diteliti. Oleh sebab itu pengelola harus berhati-hati tidak boleh main-main. ”Dalam keadaan darurat tidak boleh ada niat yang tidak baik, jika terbukti ada penyalahgunaan maka ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati,” tegas Bupati.

Selanjutnya Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik, khususnya dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, anggaran khusus untuk penanganan pandemi dan dampaknya mencapai Rp 677 triliun.

“Angka tersebut sangat besar. Untuk itu, tata kelola harus baik, sasaran harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit. Output dan outcome harus maksimal bagi seluruh rakyat," kata Jokowi, ketika membuka rakornas.

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini dunia menghadapi kondisi luar biasa sulit karena pandemi Covid-19. Sebanyak 215 negara mengalami darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari wabah tersebut. Di bidang kesehatan, negara harus mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas.

Sementara di bidang sosial ekonomi, negara harus menjamin kebutuhan warga kurang mampu, warga yang terdampak Covid-19, sehingga tetap mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.

“Pemerintah juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM mampu bertahan dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bisa dihindari,” tambah Presiden Jokowi.(adv/hms10/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved