Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Wabup Edyanto Arkan Sampaikan Nota Pengantar LPj Pelaksanaan APBD Kubar 2019

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyampaikan nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

HUMASKAB KUBAR
LPj APBD - Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan secara virtual menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kubar 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Kubar, Senin (15/6/2020). Rapat dipimpin lKetua DPRD Kubar Ridwai SH. Sedang Wabup didampingi Penjabat Sekretaris Kabupaten Ir H Achmad Sofyan MM dan Kepala BKAD Sahadi SHut. 

SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyampaikan nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna XXI masa sidang II Tahun 2020.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kubar Ridwai SH, dihadiri oleh Wakil Bupati H Edyanto Arkan SE, Penjabat Sekretaris Kabupaten Ir H Achmad Sofyan MM dan Kepala BKAD Sahadi SHut di ruang Koordinasi Lantai III Kantor Bupati, dengan menggunakan video conference, Senin (15/6/2020).

Wakil Bupati H Edyanto Arkan SE mengatakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 298 ayat 2 disebutkan, rancangan peraturan daerah tersebut memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca arus kas dan catatan atas laporan keuangan, serta dilampirkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang telah diperiksa BPK, dan iktisar laporan keuangan badan usaha daerah/perusahaan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 pasal 5 ayat 2 menyajikan laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Pemkab Kubar, kata Wabup Arkan, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh DPRD Kubar. Rancangan peraturan daerah tersebut dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran-lampiran lainnya.

LKPD tersebut telah disusun dan disajikan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, yang diubah terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD keuangan pemerintah daerah, adalah sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dalam penyediaan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah daerah selama satu periode, pelaporan satu tahun serta menunjukkan fungsi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula laporan keuangan tahun 2019 disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.(adv/hms10/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved