Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Utara

Sampaikan Sejumlah Rekomendasi, Pansus LKPj Gubernur Kaltim Minta Dokumen LKPj Diperbaiki

Rekomendasi lain, adalah meminta Gubernur untuk memerintahkan kepada perangkat daerah dalam merencanakan alokasi anggaran

TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Andi Harahap. 

SAMARINDA - DPRD Kaltim menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur tahun 2019 digedung utama, Rabu (17/6/2020), dan tetap mengacu pada protokol kesehatan covid-19 dengan menjaga jarak atau physical distancing.

Ketua Pansus LKPj Gubernur tahun 2019 Andi Harahap membacakan laporan akhir yang memuat beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah provinsi dan kepada DPRD Kaltim.

"Setelah Pansus melakukan bedah dokumen LKPj, dokumen RKPD dan RPJMD Kaltim tahun 2019-2023, kemudian melakukan rapat dengar pendapat bersama perangkat daerah, dan kunjungan lapangan maka Pansus menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemprov dan DPRD," ujarnya.

Politisi dari partai Golkar ini membeberkan beberapa rekomendasi Pansus diantaranya meminta Gubernur Kaltim untuk memerintahkan tim penyusun LKPj untuk menyempurnakan dokumen LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019.

Rekomendasi yang lain, lanjut Andi Harahap adalah meminta Gubernur untuk memerintahkan kepada perangkat daerah dalam merencanakan alokasi anggaran pada RAPBD dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan pembebasan lahan, agar memastikan bahwa lahan terlebih dahulu harus dalam status clear & clean.

"Pansus juga meminta Gubernur untuk mempercepat proses penyelesaian penyerahan serah terima aset seperti tanah dan gedung SMA/SMK sebelum mengalokasikan anggaran kegiatan pada RAPBD," tambahnya.

Kemudian politisi asal dapil Kabupaten Penajam Paser Utara dan kabupaten Paser ini mengatakan bahwa Pansus LKPj Gubernur juga merekomendasikan beberapa usulan kepada pimpinan DPRD Kaltim untuk menugaskan Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan atau membentuk Pansus untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selanjutnya, Pansus juga mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kaltim untuk menugaskan Komisi yang membidangi pertambangan atau membentuk Pansus yang membahas kepatuhan perusahaan pertambangan batubara terhadap peraturan perundangan dalam menjalankan usaha.

"Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan atas penyelesaian tugas Pansus, semoga rekomendasi ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terhadap upaya peningkatan pembangunan menuju Kaltim Berdaulat tahun 2023," tambahnya.(advertorial/hms8)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved