Breaking News:

DPRD Kukar akan Evaluasi Perda Penyertaan Modal Bankaltimtara, Masih Kurang Sekitar Rp 300 Miliar

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutai Kartanegara ( Kukar ) Ahmad Yani.

Penulis: Sapri Maulana | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO
ILUSTRASI Bankaltimtara Kantor Cabang Utama Samarinda. Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, terkait penyertaan modal di Bankaltimtara diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tentang Perda Nomor 7 tahun 2009. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ke Bankaltimtara akan dievaluasi.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutai Kartanegara ( Kukar ) Ahmad Yani, saat dihubungi, Minggu (28/6/2020).

Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, terkait penyertaan modal di Bankaltimtara diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tentang Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Bankaltimtara.

“Jadi Perda akan kami evaluasi, untuk menentukan apakah harus kembali menyertakan kekurangan penyertaan modal, atau merevisi isi Perda,” kata Ahmad Yani kepada TribunKaltim.co

Baca Juga: Kementerian Agama Terbitkan Panduan Layanan Menikah di Situasi New Normal Covid-19

Baca Juga: Cara Atasi Trauma Hilangkan Rasa Sedih ala Psikolog, Berangkat dari Curhatan Wanita Gagal Menikah

Sebagai informasi, mengacu Perda yang masih berlaku, Pemkab Kukar harus menyertakan modal sebesar Rp 750 miliar. Sejak 2013 hingga saat ini, Pemkab Kukar telah menyertakan modal sekitar Rp 450 miliar.

Artinya, penyertaan modal masih kurang sekitar Rp 300 miliar. Sementara itu, dividen yang dihasilkan disebut telah mencapai Rp 400 miliar.

“Kami akan melihat nantinya, tentang prospek Banklatimtara ke depan. Apakah bisa tetap kita sertakan modal, karena sesuai Perda seperti itu. Atau tidak layak?,” kata Ahmad Yani.

Jika masih layak disertakan modal sesuai perintah Perda terkait, maka DPRD akan membahas mekanisme pembayaran kekurangan tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved