Breaking News:

Prinsip Tegas dan Humanis Polri di Era New Normal

KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) ikut menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Selama masa pandemi, Pemerintah mewajibkan masyar

TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL
Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono memberikan paket sembako kepada sejumlah perwakilan masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas serta lansia di Halaman Mapolda Kaltim, Jumat (26/6/2020) 

KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) ikut menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Selama masa pandemi, Pemerintah mewajibkan masyarakat melakukan physical distancing melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan Pemerintah ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan Polri memiliki peran penting dalam penegakan hukum.
Mengantisipasi adanya aktivitas pengumpulan massa, Kapolri Jenderal Idham Azis mengelurkan maklumat nomor MAK/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang diterbitkan pada 19 Maret lalu.

Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk physical distancing. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif mengurangi angka penyebaran virus Corona

Kini sejumlah daerah di Indonesia telah menjalankan fase kehidupan baru atau dikenal dengan sebutan 'New Normal". Kapolri Jenderal Idham Azis pun telah mencabut maklumat nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret lalu.

Pencabutan Maklumat Kapolri tersebut tercantum dalam Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 Tanggal 25 Juni 2020, yang ditandatangani As Ops Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak.

Dalam telegram terbaru menyatakan tidak berlakunya Maklumat Kapolri soal penanganan Covid-19 karena mendukung kebijakan pemerintah menjelang penerapan era kelaziman baru. Adaptasi kebiasaan baru dilakukan di daerah-daerah yang berkategori zona hijau dan zona kuning guna menghambat penyebaran Covid-19.

Meski Maklumat Kapolri telah dicabut, Polri tetap dalam prinsip pendisiplinan protokol kesehatan, mengedukasi dan sosialisasi persuasif kepada masyarakat, terutama saat memasuki era New Normal.

Saat ini TNI dan Polri tetap menetapkan personelnya di 1.800 titik untuk mendisiplinkan dan mengawasi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi dan era New Normal. Polri akan meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam mencegah penyebaran Corona.

Dalam menjalankan tugas pengawasan di lapangan, Polri berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Langkah persuasif dan humanis perlu dikedepankan terhadap oknum masyarakat yang melanggar. Meskpun dalam ketentuan, bagi warga negara yang melawan petugas selama era kenormalan baru (New Normal) terancam dijerat hukuman pidana penjara atau denda paling banyak Rp 4.500.

Kapolri melalui Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyatakan, Polri mengedepankan upaya persuasif kepada warga selama New Normal. Namun, bagi masyarakat yang melanggar aturan atau melawan petugas dapat dikenai Pasal 212 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500. (kompas.com)

Halaman
123
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved