Pengawalan Ketat TNI - Polri ke 105 TKA China yang Tiba di Sulawesi Utara, Anggota DPRD Ikut Demo
Pengawalan ketat TNI - Polri ke 105 TKA China yang tiba di Sulawesi Utara, anggota DPRD ikut demo
lihat foto
Kedatangan para TKA mendapat penolakan dari sejumlah elemen di masyarakat, salah satunya para mahasiswa.
Saat itu aksi digelar di perempatan Bandara Haluoleo Kendari di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Selasa (23/6/2020).
Suasana sempat memanas ketika massa terlibat bentrokan dengan aparat.
Massa menolak kedatangan TKA asal China karena dianggap tidak tepat di saat pandemi corona.
Selain itu, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan juga akan berkurang bagi warga sekitar.
"Jangan kita jadi tamu di negeri sendiri, banyak tenaga kerja kita yang masuk bekerja tapi banyak sekali persyaratannya.
Banyak sekali alasannya, bilang saja tidak mau kasih kerja kita," teriak Sudirman, salah satu anggota DPRD Kendari saat ikut aksi pada Selasa (23/6/2020).
Gubernur Sultra Melunak
Pada April 2020, Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara ( Sultra) satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing ( TKA) asal China yang rencananya akan bekerja di salah satu pabril smelter.
Dilansir dari pemberitaan Kompas.com pada 30 April 2020, Gubernur Sultra Ali Mazi kala itu mengatakan menolak kedatangan TKA asal China karena bertentangan dengan suasa kebatinan masyarakat Sultra di tengah pandemi Covid-19.
• Anak Buah Megawati di PDIP Skakmat PLN Soal Tagihan Listrik, Sindir Sekolah Libur dan Drama Korea
• Kabar Terbaru Penelitian Oxford, Obat Alergi dan Radang di Indonesia Ini Ampuh Sembuhkan Covid-19
• Kabar Gembira! Indonesia Telah Temukan Obat Corona, Rupanya Bahan Banyak di Pasaran & Terdaftar BPOM
“49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina,” katanya.
Namun pernyataan Ali Mazi berubah. Pada Selasa (16/6/2020), ia menyatakan telah mengizinkan 500 TKA asal China datang ke Konawe, Sultra.
Karena kedatangan para TKA China sudah ada izin dari pemerintah pusat.
"Kita pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat," kata Ali Mazi saat diwawancarai Kompas TV, Selasa (16/6/2020).
Ali Mazi juga mengatakan kedatangan pada TKA China sudah sesuai dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan mengikuti aturan pemerintah.
