Perintah Gubernur Warga Luar Kaltim Wajib Kantongi Surat PCR, Tapi tak Ada Pemeriksaan di Bandara

Turunnya surat Gubernur Kaltim Nomor : 440/3576/B.PPOD.1 yang mengharuskan seluruh warga dari luar Kaltim mengantongi bukti polymerase chain reaction

TRIBUNKALTIM.CO/M PURNOMO SUSANTO
Pasca perintah wajib PCR dari Gubernur, belum ada petugas daerah melakukan pemeriksaan di Bandara APT Pranoto Samarinda. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Turunnya surat Gubernur Kaltim Nomor : 440/3576/B.PPOD.1 yang mengharuskan seluruh warga dari luar Kaltim mengantongi bukti polymerase chain reaction (PCR) negatif covid-19 atau Virus Corona, sebelum tiba di Kaltim tidak disertai dengan penjagaan di Bandara Samarinda.

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Aji Pangeran Temenggung Pranoto atau Bandara APT Pranoto Samarinda, Dodi Dharma Cahyadi mengungkapkan, sejak diturunkan surat bersifat penting tersebut belum ada hingga kini petugas dari Pemprov Kaltim melakukan pengecekan kelengkapan penumpang.

“Sampai saat ini blm ada,” ujarnya saat ditanya melalui telepon selularnya. Apakah ada petugas jaga yang memeriksa kelengkapan surat penumpang pesawat yang baru tiba di Bandara APT Pranoto Samarinda setelah surat tersebut dikeluarkan, pada Selasa (30/6/2020)?

“Yang ada hanya petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Samarinda, untuk melakukan pemgecekan e-HAC (Electronic Healt Alert Card/ kartu kewaspadaan kesehatan elektronik),” ujarnya menjelaskan.

Dodi sangat menyambut baik dengan kebijakan ini. Dan ia pun menunggu tindak lanjut dari surat tersebut, yakni dengan penempatan petugas pemeriksaan di bandara yang dipimpinnya ini.

Baca juga: 4 Fakta dan Video Detik-detik Walikota Risma Sujud dan Menangis di Kaki Dokter, Jadi Trending Topic

Baca juga: Laporannya Ditolak Kasat Reskrim, Anak Kandung yang Ingin Penjarakan Ibunya Dikabarkan Lapor Polda

“Saya welcome kok. Saya persilakan karena ini kebijakan masing-masing daerah,” paparnya sembari menjelaskan, kebijakan untuk menerapkan ini bukan sepenuhnya harus dijalankan oleh pihak Bandara APT Pranoto Samarinda.

“Justru saya menunggu saja timnya. Bukan dari pihak bandara semuanya. Itukan kebijakan daerah. Tanyakan saja ke provinsi ya, Mas,” tuturnya.

Dalam menjalankan kebijakan ini, Dodi menyebutkan, bahwa pihak Bandara APT Pranoto Samarinda hanya sebagai fasilitator saja. Kewenangan menjalankan kebijakan tersebut berada di tangan Pemprov Kaltim.

“Tanyakan saja ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim ya. Itu kewenangan mereka. Saya fasilitator. Sama seperti KKP yang sekarang bertugas,” katanya.

“Sama seperti di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, prosedur Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang periksa Pemprov DKI Jakarta. Di Balikpapan yang periksa dinas kesehatannya,” ucapnya mencontohkan. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved