Gelar Sidang Paripurna Secara Virtual DPRD Balikpapan Soroti Kinerja PDAM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Balikpapan melaksanakan rapat paripurna secara virtual bersama Pemerintah Kota atau Pemkot Balikpapan

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Rapat paripurna secara virtual terkait pandangan umum fraksi atas nota Penjelasan Walikota mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  atau DPRD Balikpapan melaksanakan rapat paripurna secara virtual bersama Pemerintah Kota atau Pemkot Balikpapan.

Rapat paripurna kali ini berupa pandangan umum fraksi atas nota Penjelasan Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam pembahasannya, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan ada 5 catatan penting yang kiranya disikapi oleh Pemkot Balikpapan.

Antara lain terkait silpa yang masih tinggi, dimana angkanya masih melebihi Rp 300 Miliar. Artinya penyerapan anggaran ini belum optimal. "Ini sangat disayangkan, harusnya bisa dinikmati rakyat," katanya.

Selain itu, sebagian fraksi pun menyoroti sulitnya masyarakat mendapat sambungan air bersih dari PDAM. Mereka meminta agar Walikota Balikpapan serius menyikapi manajemen PDAM.

Baca juga; NEWS VIDEO Kapolres Paser Wujudkan Impian Janda 4 Anak, Miliki Rumah yang Layak Huni

Baca juga; Kapolres Paser AKBP Murwoto Wujudkan Impian Janda 4 Anak, Miliki Rumah Layak Huni

"Kalau setiap tahun seperti ini terus berati direktur PDAM harus dievaluasi. Ini tanggungjawab kepala daerah dan pengawas PDAM. Saya belum lihat kinerja yang bagus saat ini," terangnya.

Sementara itu, lembaga  legislatif itu pun menyoroti masalah penanggulangan banjir. Dimana titik banjir masih sama seperti sebelumnya.

Ia menilai kinerja pemerintah kota dalam mengatasi banjir masih belum berhasil. Sehingga ini harus menjadi perhatian serius eksekutif Balikpapan.

Selain itu yang tidak kalah penting disoroti dewan ialah terkait penerimaan peserta didik baru ( PPDB ). Bahwa setiap tahun masyarakat utamanya orang tua siswa selalu dibuat stress dengan masalah ini.

Hampir semua fraksi juga meminta Disdik untuk menambah RKB baru, karena jumlah terus meningkat.

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved