Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Pemprov Kaltim Sampaikan Pelaksanaan APBD 2019, Fraksi-fraksi Akan Segera Memberi Tanggapan

Nota penjelasan tersebut menurut pimpinan rapat akan ditindaklanjuti dengan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim.

HUMAS DPRD KALTIM
PELAKSANAAN APBD - Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memimpin Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kaltim beragenda Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019, Selasa (30/6/2020). Ia didampingi Wakil Ketua Sigit Wibowo, dan Andi Harun. 

SAMARINDA - Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kaltim, Selasa (30/6/2020), mengagendakan Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019.

Nota penjelasan tersebut menurut pimpinan rapat akan ditindaklanjuti dengan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim.

"Atas disampaikannya nota penjelasan tersebut harapannya dapat segera dibahas sehingga bisa lebih cepat disepakati untuk ditetapkan menjadi Perda. Ini sesuai tata tertib DPRD Kaltim yaitu ditindaklanjuti dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim di rapat paripurna selanjutnya," urai Samsun didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim lain Sigit Wibowo dan Andi Harun.

Lebih lanjut dalam rapat yang dihadiri Pj Sekretaris Provinsi (Sekprov) HM Sabani, Samsun mengatakan, penyampaian nota penjelasan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban hukum namun juga sebagai informasi, capaian kinerja pembangunan selama setahun terakhir.

Capaian pembangunan tersebut dalam sudut pandang penyelenggaraan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah provinsi.

"Tetapi juga peran strategis dari DPRD termasuk seluruh komponen masyarakat," sebutnya.

Selain itu, untuk diketahui penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ini diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat (1). Bahwa Gubernur/Bupati Walikota menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. (advertorial/hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved