Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Pemprov Raih WTP Ketujuh, Makmur: Jadikan Penyemangat untuk Mempercepat Kemajuan Kaltim

Penyampaian opini tersebut merupakan opini WTP ketujuh bagi Kaltim yang diterima berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah.

HUMAS DPRD KALTIM
TERIMA WTP - Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan Gubernur Kaltim Isran Noor menandatangani dokumen Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim, Senin (29/6/2020). Pemprov Kaltim kembali meraih WTP. 

SAMARINDA - Resmi mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selain mengucap syukur, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK juga mengungkapkan, perolehan predikat ini diharapkan mampu memberi semangat kepada semuanya.

“Untuk terus mengabdi terbaik dalam mempercepat kemajuan pembangunan, selain itu mendorong meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Kalimantan Timur,” ungkap Makmur dalam Rapat Paripurna ke-11 Senin (29/6/2020) di ruang rapat lantai VI gedung DPRD Kaltim, Samarinda.

Dalam rapat tersebut, Makmur didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo. Selain itu hadir pula Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Sementara dokumen atas laporan tersebut diterima dan ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim serta sambutan langsung melalui virtual oleh Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar Azis.

Sementara terkait laporan keuangan, fungsi DPRD Kaltim sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi pembentukkan Perda Provinsi, Anggaran dan Pengawasan.

“Dengan disampaikannya dokumen laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah sangat membantu DPRD Kaltim dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawasan,” kata Makmur.

Penyampaian opini tersebut merupakan opini WTP ketujuh bagi Kaltim yang diterima berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Kecukupan di dalam pengungkapan atas angka-angka laporan keuangan dan kepatuhan undang-undang yang berlaku, serta efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern. (advertorial/hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved