Breaking News:

Menjamin Hak Pilih di Masa Pandemi

AKHIRNYA Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemil

ist
Aldy Artrian | Anggota Bawaslu Kota Bontang 

AKHIRNYA Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 telah ditertibkan.

Hal ini sebagai tindaklanjut kehendak Perpu No. 2 Tahun 2020 terkait penundaan Pilkada Serentak yang sejatinya pemungutan suara dihelat pada 23 Sepetember menjadi 9 Desember 2020. Hal ini menandai dilanjutkannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, serta mengaktifkan kembali jajaran penyelenggara Adhoc pada tingkat PPK, PPS, dan Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa.

Tantangan Penyelenggaraan

Keputusan melanjutkan penyelenggaraan Pilkada telah ditetapkan. Pilihan ini tentu dengan berbagai pertimbangan. Dalam konsep bernegara tentu tidak bijak jika ada yang dikorbankan, melainkan segenap kepentingan bersama harus dimenangkan.

Sederhananya, pemangku kebijakan memilih berani untuk optimis. Dalam berbagai kesempatan, para penyelenggara pun beserta jajarannya telah menyatakan kesiapan. Kesiapan ini juga harus diterjemahkan dengan perlindungan oleh negara. Diwujudkan dengan memfasilitasi kebutuhan dasar mendesak dalam penyelenggaraan, seperti penyesuaian anggaran, kebutuhan pelindung diri, akurasi ketersediaan informasi dan sebagainya.

Kemudian muncul pertanyaan kritis, apakah penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi akan menurunkan kualitas demokrasi? Hal ini mungkin dipahami karena beberapa instrumen teknis penyelenggaraan dilakukan penyesuaian, tentu ini pengalaman pertama.

Dalam sebuah publikasi Journal of Risk Research tanggal 13 Mei 2020 yang berjudul Pandemic Democracy: Election and Covid-19 yang ditulis oleh Todd Landman dan Luca Di Gennaro, berpandangan bahwa pandemi Covid-19 menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kemampuan negara untuk menjamin pemilu yang otentik dan transparan --dan tanpa tindakan yang dianggap baik dan tepat-- pelaksanaan pemilu mungkin berdampak signifikan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dan integritas pemilu.

Kemudian dalam artikel itu juga menekankan bahwa dalam tahapan pemilihan yang memiliki dampak resiko tertinggi ada pada proses pencalonan kandidat, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara.

Penyelenggaraan Pilkada pada masa ini tentu menjadi tantangan sekaligus ujian. Kondisi yang tidak pernah diprediksi sebelumnya, sehingga perlu diantisipasi dengan alternatif kebijakan yang secara esensi tidak mengurangi makna demokrasi itu sendiri. Melaksanakan Pilkada tidak hanya perkara menjaga stabilitas pemerintahan daerah, melainkan juga harus mengedepankan proses demokratisasi yang sehat.

Maka semangat dan gagasan besar yang dibangun kini adalah bagaimana memberi jaminan hak politik sejalan dengan melindungi keselamatan warga negara. Belajar dari negara lain yang telah menyelenggarakan pemilu dalam masa pandemi ini menjadi penting. Jika mampu melalui semua ini, niscaya negara lain yang akan belajar dengan negara kita.

Halaman
12
Tags
Opini
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved