Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

LPj Pelaksanaan APBD 2019, Golkar Minta Pemprov Optimalisasi Pendapatan dari Sumber Baru

meminta Pemprov Kaltim untuk selalu melakukan penyempurnaan dalam tata kelola keuangan dan meningkatkan

HUMAS DPRD KALTIM
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Yusuf Mustafa 

SAMARINDA - Menanggapi hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 Pemprov Kaltim beberapa waktu lalu, seluruh Fraksi di DPRD Kaltim telah memberikan tanggapan.  Salah satunya Fraksi Golkar.

Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa selaku juru bicara Fraksi Golkar pada panyampaian pandangan umum, meminta Pemprov Kaltim untuk selalu melakukan penyempurnaan dalam tata kelola keuangan dan meningkatkan fungsi pengawasan internal untuk mengurangi potensi penyimpangan.

Berdasarkan hasil laporan keuangan daerah pada 2019 lalu, menunjukkan Kaltim telah menuju pada kemandirian fiskal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu Fraksi Golkar, kata dia, memberikan apresiasi atas realisasi pendapatan daerah yang meningkat pada tahun 2019 dibanding tahun 2018.

Lebih lanjut dikatakan Yusuf, sapaan akrabnya, terkait dengan belanja daerah pada bidang pendidikan, persoalan yang masih mengemuka yakni masih lemahnya pengelolaan program BOSNAS dan BOSDA di beberapa satuan pendidikan.

Sementara pada bidang kesehatan, Fraksi Golkar mendorong program gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) terus diprioritaskan sebagai upaya preventif dalam penanggulangan masalah kesehatan, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk beradaptasi dengan aturan protokol kesehatan dalam upaya menangani masalah pandemic covid 19 saat ini.Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tak luput dari evaluasi Legislatif Kaltim.

Fraksi Golkar meminta kepada Pemprov Kaltim untuk memberikan penjelasan dan upaya yang telah dilakukan terkait dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sembilan paket belanja barang dan belanja modal tahun anggaran 2019, dan kelebihan bayar terhadap beberapa paket kegiatan projek sebagaimana catatan audit BPK.

Termasuk serapan anggaran urusan kehutanan yang diarahkan untuk perencanaan dan pemanfaatan hutan, pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial.

"Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 576,765 miliar, tapi hanya terserap sebesar Rp 260,715 milyar. Ini menunjukkan, serapan anggaran pada urusan kehutanan dua tahun terakhir selalu rendah. Mohon penjelasan terhadap kendala yang dihadapi sehingga mengakibatkan rendahnya serapan anggaran yang dialokasikan," beber Yusuf.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 11 tahun 2017, bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD akan dilakukan evaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri, untuk itu Fraksi Golkar mengingatkan pada Pemprov Kaltim agar dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah memenuhi ketentuan dan kaidah penyusunan laporan sesuai dengan standarisasi dan peraturan yang berlaku.(advertorial/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved