Breaking News:

Berita Pemkab KutaiTimur

Bahas Pelaksanaan APBD 2019, Fraksi Minta Pemkab Kutim Lampirkan Hasil Pemeriksaan BPK

Penyampaian laporan pertanggungjawaban agar dilengkapi dengan hasil pemeriksaan BPK RI, secepatnya. Karena,

TRIBUNKALTIM.CO/MARGARET SARITA
PANDANGAN FRAKSI - Tujuh fraksi DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan umumnya di hadapan Sekda Irawansyah di Gedung DPRD Kutim, Sangatta, Senin (13/7/2020). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan. 

SANGATTA - Melanjutkan penyampaian nota pengantar Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang dibacakan Plt Bupati Kutai Timur, H Kasmidi Bulang ST MM, pekan lalu, tujuh fraksi di DPRD Kutai Timur menyampaikan pemandangan umumnya di hadapan Sekda Drs H Irawansyah M Si. Penyampaian pemandangan umum dilakukan di ruang rapat utama DPRD Kutim dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan SE M Si, Senin (13/7/2020).

Dari pemandangan umum yang dibacakan ketujuh fraksi ada kesamaan pendapat, yakni, menginginkan adanya hasil pemeriksaan BPK RI terhadap keuangan daerah dan kinerja aparatur sipil negara terhadap keuangan daerah.

“Penyampaian laporan pertanggungjawaban agar dilengkapi dengan hasil pemeriksaan BPK RI, secepatnya. Karena, waktu pembahasan hingga pengesahan Raperda tinggal hitungan hari. Yakni akhir Juli 2020 harus sudah selesai,” ungkap Ketua Fraksi Golkar Kutim, Sayyid Anjas.

Sementara itu, dari Partai Nasional Demokrat, Kamsiah, selain soal pemeriksaan BPK RI, fraksi tersebut juga meminta peningkatan sektor PAD Kutim, sesegara mungkin penyelesaian utang pada pihak ketiga serta adanya produk hukum dalam pengelolaan barang milik negara.

Senada, Partai Demokrat yang disampaikan Hason Ali menyarankan agar laporan keuangan dibuat lebih rinci, agar memudahkan tim di DPRD Kutim untuk membahas dan memberi masukan ke depan. “Selain itu, pemerintah diharap membuat skala prioritas agar pembangunan lebih terarah,” ujarnya.

Sedangkan Fraksi PDIP melalui Faizal Rachman memberi catatan penting. Di antaranya belanja operasional yang masih tinggi, mencapai Rp 2,3 triliun dibanding belanja modal yang hanya Rp 1,1 triliun. Padahal jika dilihat dari sisi fungsi dan manfaat harusnya lebih prioritas pada belanja yg output pemakaiannya lebih dari satu tahun.

“Alokasi anggaran belanja langsung pada APBD 2019 untuk pos yang sifatnya tidak prioritas juga masih tinggi. Fraksi PDIP berharap, anggaran lebih diprioritaskan pada program mendasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sampai saat ini masih kekurangan alat perekaman e KTP di beberapa kecamatan dalam hal memaksimalkan pelayanan Publik,” ujar Faizal.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/sar)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved