Breaking News:

Mengapa Perlu Perlindungan Data Pribadi ?

SAAT ini Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah masuk ke Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dan ditargetkan un

IST
Ilustrasi 

SAAT ini Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah masuk ke Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dan ditargetkan untuk segera dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 2020 ini untuk selanjutnya diundangkan.
Sampai 2019 yang lalu, Profesor Graham Greenleaf dari UNSW Australia melaporkan ada 132 negara yang saat ini memiliki UU khusus terkait Perlindungan

Data Pribadi dan Indonesia belum masuk ke daftar itu.
Disejajarkan dengan India, Indonesia adalah negara besar yang sedang menyiapkan RUU terkait. Untuk menambah diskursus tentang Perlindungan Data Pribadi ini berikut disampaikan beberapa istilah kunci berdasarkan pemahaman umum literatur hukum PDP dunia, tidak khusus yang termaktub di RUU PDP Indonesia.

Data Pribadi
Obyek pengaturan utama dalam RUU PDP adalah “Data Pribadi”. Dalam RUU PDP terkini, Data Pribadi adalah data tentang seseorang, baik yang teridentiflkasi atau dapat diidentiflkasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

Ini berarti data itu haruslah yang bisa digunakan untuk mengenali seseorang secara individual, dengan kata lain data yang bisa merujuk kepada pribadi seseorang.

Maka jika misalnya ada sebuah dokumen yang merujuk kepada "Sonny Zulhuda dosen IIUM asal Indonesia", maka jelaslah bahwa data di dalam dokumen itu merupakan data pribadi si empunya identitas yang khusus itu, yaitu Sonny Zulhuda.

Namun apabila dokumen tersebut hanya menyebut "Sdr. Muhammad dosen di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia", maka data tersebut masih terlalu umum, tidak spesifik, tidak pribadi karena tidak merujuk atau mengidentifikasi orang tertentu.

Berdasarkan pemahaman di atas, skop data pribadi sangatlah luas, termasuk data-data berikut:

- Identitas pribadi (nama, foto wajah, biometrik, DNA, dll)
- Data kependudukan dan kewarganegaraan (data kelahiran, kematian, pernikahan, keluarga, hukum dan perpajakan, dll)
- Data komunikasi (nomer telpon, konten telekomunikasi, email, IP Address, media sosial, dll)
- Data perjalanan (paspor, visa, itinerary perjalanan, data tiket transportasi, dll)
- Data medis (penyakit, sejarah sakit, data pengobatan, transfusi darah, dll)
- Data ekonomi (data pekerjaan, data pendidikan, data perniagaan, data konsumen, dll)

Privasi
Privasi adalah "hak untuk bersendirian", untuk dijaga "ruang pribadinya", serta "dihormati otoritas personel terhadap kontrol data pribadinya". Secara konseptual, penafsirannya bisa pelbagai, tergantung nilai yang berkembang dan dianut di setiap masyarakat. Dalam normatif Islam, Privasi mencakup kehormatan dan aurat.

Dalam kerangka hukum Indonesia, privasi menemukan normanya sebagai bagian dari "hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Ini tercantum dalam Pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945.
Di RUU PDP, kata-kata privasi banyak dirujuk dan dipakai dalam konsep penjelasan terhadap UU tersebut.

Halaman
123
Tags
Opini
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved