Gegara Pengelolaan Dana BOS, 64 Kepala SMP Ajukan Pengunduran Diri, Siswa Terancam tak Punya Ijazah

Gara-gara pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), membuat 64 kepala SMP di Kabupaten Inhu, Riau, mengajukan pengunduran diri

Editor: Samir Paturusi
zoom-inlihat foto Gegara Pengelolaan Dana BOS, 64 Kepala SMP Ajukan Pengunduran Diri, Siswa Terancam tak Punya Ijazah
INTERNET
Ilustrasi

"Itu pun tergantung jam mengajarnya. Di sini hanya ada 14 guru," ungkapnya.

Satibi menyebut perkenomian di sekolahnya itu tak stabil. Pasalnya jumlah murid sangat sedikit.

"Total murid di sini hanya 40 orang saja. Makanya keuangannya tidak sehat," tutur Satibi tampak raut wajahnya murung.

Oleh karena itu Satibi kerap kali berhutang. Ia sering meminjam uang kepada pihak Yayasan sekolah tersebut.

"Ya mau tidak mau pinjam uang ke Yayasan. Kalau Yayasan lagi enggak punya uang, ya terpaksa pinjam uang ke luar," bebernya.

Satibi menerangkan SMP Putera Bangsa tersebut hanya ada tiga ruang rombongan belajar saja. Gedung sekolah pun tampak memprihatinkan.

Tapi dengan adanya pembangunan Tol Kunciran - Bandara Soekarno Hatta, sekolah itu terdampak pembebasan lahan.

Dan akhirnya kini dibangun gedung baru yang berlokasi di Jalan Benteng Betawi, Tanah Tinggi, Kota Tangerang.

"Saya terbantunya dengan adanya Bosda atau bantuan operasional daerah dari Pemkot Tangerang"

"Karena Pemkot Tangerang membebaskan anak murid untuk bayaran dari SD sampai SMP"

"Jadinya kadang terbantu dengan anggaran itu. Kalau tidak ada itu makin ketar - ketir saja," papar Satibi.

Gadai Laptop

Nasib lebih miris dialami oleh Kepala SMP swasta di Kabupaten Tangerang.

Pria yang meminta identitasnya disembunyikan itu mengaku menggadai harta bendanya untuk menutupi biaya operasional sekolah.

"Dana BOS telat, saya terpaksa gadai laptop," ujarnya kepada Warta Kota, Kamis (13/2/2020).

Uang hasil gadaiannya tersebut diperuntukan membayar gaji para guru. Bahkan ia sudah berkali - kali menggadai barang elektroniknya ini.

"Gadainya ke saudara. Ditebus kalau sudah ada uangnya. Tapi kalau seret lagi, ya terpaksa gadai lagi," kata Kepala Sekolah tersebut.

Menurutnya saat diterapkan sistem zonasi, membuat sekolah swasta itu semakin kekurangan murid.

Lambat laun jumlah siswa di sekolah itu pun semakin berkurang.

"Adanya PPDB (penerimaan peserta didik baru) sistem zonasi jadinya di sini murid semakin sedikit"

"Orang-orang di sekitar sini kebanyakan jadi sekolah negeri. Sekolah swasta ini jadi sepi. Paling dapat murid 10 orang lebih saja," katanya. (*)

 Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul 64 Kepala Sekolah Kompak Mengundurkan Diri Gara-gara Dana BOS, Siswa Terancam Tak Punya Ijazah, https://wartakota.tribunnews.com/2020/07/16/64-kepala-sekolah-kompak-mengundurkan-diri-gara-gara-dana-bos-siswa-terancam-tak-punya-ijazah?page=all

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved