SEPERTINYA pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan 9 Desember 2020 tidak ada tanda-tanda ditunda. Pada saat yang sama, tanda-tanda wabah Covid-19 mulai reda juga belum tampak. Bahkan, sangat fluktuatif.

Bisa jadi, pelaksanaan Pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana. Itu artinya, Pilkada 2020 harus "berkolaborasi" dengan Covid-19. Arti kolaborasi di sini, perhelatan demokrasi tetap berjalan dan penanganan protokol kesehatan juga berjalan dengan ketat, konstan, kontinu ,dan konsekuen.

Jangan sampai perhelatan pesta demokrasi ada korban karena melanggar protokol kesehatan. Semoga tidak saling bertabrakan antara pilkada dan corona. Rugi dari aspek politik dan kesehatan.

Pertanyaan, apa risiko pelaksanaan Pilkada 2020 masih diliputi pandemi Covid-19? Pertanyaan berikutnya, apa risiko pemberlakukan protokol kesehatan berbarengan dengan Pilkada 2020?

Corona datang tiba-tiba. Siapa pun tidak menduga bahwa pandemik Covid-19 berawal dari Wuhan, Tiongkok, di penghujung tahun 2019 atau awal tahun 2020 menelan banyak korban dan menyebar sangat cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Corona datang di Indonesia secara tiba-tiba. Istilahnya tidak ada hujan tidak ada angin. Dalam bahasa dan istilah lokal, Covid-19 muncul mak bedunduk, mak jegagik, ujug-ujug.

Sampai dengan artikel ini ditulis, Sabtu (10/7), jumlah penyebaran Covid-19 sebanyak 72.347 kasus. Sebelumnya, pada tanggal 9 Juli 2020 tercatat 70.736 kasus, atau ada penambahan 1.611 kasus. Jumlah pasien sembuh sebanyak 33.529 kasus. Sehari sebelumnya, 9 Juli, sebanyak 32.651 kasus, atau ada tambahan yang sembuh sebanyak 878 kasus. Jumlah pasien meninggal sebanyak 3.469 kasus, atau ada penambahan 52 kasus dari data pada tanggal 9 Juli 2020 sebanyak 3.417 kasus. Pertanyaannya, menuju pelaksanaan pilkada, 9 Desember 2020, jumlah penyebaran dan kematian apakah terus bertambah atau berkurang pergerakkannya.

Begitu pula, kasus yang sembuh apakah makin cepat naik atau pelan-pelan saja. Hal ini penting diungkapkan sehubungan dengan rekomendasi seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.
Dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak, kata Doni Monardo, sebanyak 49 daerah dengan perincian 9 provinsi dan 40 kabupaten/kota tergolong berisiko tinggi. Sementara itu, 43 daerah tidak terdampak, 72 daerah risiko ringan, dan 99 daerah berisiko sedang.

Partisipasi Pemilih
Melihat data penyebaran Covid-19, baik jumlah kasus baru, yang sembuh, maupun yang meninggal, penyelenggara Pilkada 2020, baik KPU maupun Bawaslu, harus dengan cermat memetakan berdasarkan rujukan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Hal ini penting untuk mengantisipasi sekaligus sebagai rujukan perencanaan di lapangan terkait dengan kondisi daerah yang masing-masing tidak sama dari paparan Covid-19.