Breaking News:

Partisipasi Pemilih versus Corona

SEPERTINYA pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan 9 Desember 2020 tidak ada tanda-tanda ditunda. Pada saat yang sama, tan

Editor: Tohir
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman (keempat kiri) didampingi Komisioner KPU dan Bawaslu saat mengikuti Penyerahan Data Pemilih Pemula Tambahan dan Peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2020). 

Ada daerah yang tergolong berisiko tinggi, berisiko sedang, risiko ringan, dan tidak terdampak.

Dari 49 daerah dengan perincian 9 provinsi dan 40 kabupaten/kota tergolong berisiko tinggi, ini termasuk zona merah yang harus ditangani dengan baik.
Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah terdiri atas 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten, KPU dan Bawaslu harus tidak sega-segan dan tanpa henti-hentinya selalu konsultasi, komunikasi, dan koordinasi dengan pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing tingkatannya.

Menjawab pertanyaan, apa risiko pelaksanaan Pilkada 2020 masih diliputi pandemi Covid-19? Risiko yang paling fundamental adalah partisipasi pemilih menurun atas kehadirannya di tempat pemungutan suara (TPS).

Konsekuensi apa yang harus diterima oleh penyelenggara pilkada, terutama dari aspek partisipasi? Sejauh mana dan sepenting apa aspek partisipasi dalam pilkada? Apa pengertian partisipasi politik? Pengertian partisipasi politik adalah semua aktivitas warga negara dalam rangka ikut memengaruhi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kebijakan umum serta penentuan penguasa politik dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks pilkada, partisipasi politik adalah ikut menentukan siapa yang menjadi penguasa politik untuk menyelenggarakan pemerintahan sekaligus melayani masyarakat.

Sepenting apa partisipasi politik masyarakat dalam hal ini sebagai pemilih yang mempunyai hak pilih dalam pilkada? Sangat penting. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Hal ini dikaitkan dengan masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elite penguasa.

Akibatnya, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri atas masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Konteks di atas dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada akan makin nyata ketika partisipasi pemilih untuk datang ke TPS. Bisa jadi menurun ketika masyarakat sekarang ini sedang drop secara psikologis, apalagi kesulitan ekonomi dengan adanya wabah corona.

Padahal, dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh pada legitimasi publik terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi politik juga untuk fungsi kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya kemudian akankah pemilihan umum kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2020 menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas di tengah pandemik Covid-19 yang diprediksi para ahli kesehatan dunia belum berakhir?

Akankah kehadiran masyarakat yang memiliki hak pilih mencapai persentase tinggi di tengah protokol kesehatan yang ketat sebagai penguat legalitas pemimpin terpilih? Pertanyaan semacam itu layak diajukan mengingat biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung tidak sedikit.

Halaman
123
Tags
Opini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved