Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Pemkab Kubar Terus Upayakan Terbitnya Sertifikat Perumahan Korpri di Sekolaq Obay

Wabup Kubar Edyanto Arkan mengatakan, memang beberapa waktu lalu, sertifikat itu kepemilikannya masih milik Pemprov

HUMASKAB KUBAR
BAHAS ASET - Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan bersama pejabat di lingkungan Pemkab Kubar, Selasa (14/7/2020). Rakor membahas masalah lahan aset Pemkab (Perumahan Korpri) di Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat. 

SENDAWAR- Pemkab Kubar terus berkomitmen menindaklanjuti dan merealisasikan lahan Perumahan Korpri di Kampung Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat itu, agar memiliki legalitas berupa sertifikat kepemilikan masing-masing anggota korpri.

Wabup Kubar Edyanto Arkan mengatakan, memang beberapa waktu lalu, sertifikat itu kepemilikannya masih milik pemerintah provinsi (Pemprov). Namun dengan adanya pelimpahan dari Pemprov Kaltim pada 2019 lalu, Pemkab Kubar menindaklanjuti untuk merealisasikan agar menjadi kepemilikan para anggota Korpri yang ada tinggal di sana (Perum Korpri).

Sekali lagi pemkab tetap berkomitmen, karena perumahan itu diperuntukan untuk Perumahan Korpri dan sudah terealisasi sekitar 15 tahun lalu dengan jumlah rumah sekitar 120-130 rumah serta luas sekitar 7 hektare.

“Tentu sudah ada yang lunas. Wajar saja kalau para penghuninya itu mengharapkan mendapatkan sertifikat rumah yang dikreditnya itu,”ujar Wabup, Kamis (16/7).

Tentunya kepemilikan sertifikat itu harus melalui prosedur, baik prosedur kepemilikan beaset maupun prosedur langkah-langkah yang harus ditempuh dan segala syarat serta ketentuan pun harus dipenuhi.

Misalnya, ada penilaian harga tanah berapa? Itu harus dipenuhi, sehingga para PNS yang menghuni rumah itu ada kepastian dan kejelasan. Bahwa apa yang mereka lakukan pada 15 tahun lalu, berupa membeli melalui mencicil itu dapat dinikmati betul-betul dan memiliki sertifikat.

Maka itu, dilakukan pertemuan untuk membahas apa-apa yang harus dilakukan, hak-hak dan kewajiban serta prosedur mekanismenya.

“Sehingga apa yang dilakukan itu sesuai dengan tata kelola administrasi pemerintahan khususnya aset tanah yang dimiliki pemprov,” ucapnya.(advertorial/hms6/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved