Breaking News:

berita PRD Kalimantan Timur

Godok Aturan Pembentukan Perusda Perkebunan, Pansus DPRD Berau Sambangi DPRD Kaltim

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menjelaskan sharing yang dilakukan juga dilengkapi dengan sejumlah informasi dan data tertulis.

HUMAS DPRD KALTIM
PANSUS PERKEBUNAN - Pansus Perkebunan DPRD Kabupaten Berau melakukan kunjungan ke DPRD Kaltim. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK di pendopo Rumah Dinas Ketua DPRD Kaltim, Kamis (16/7/2020) 

SAMARINDA - Diterima di Pendopo Rumah Dinas Ketua DPRD Kaltim, Pansus Perkebunan DPRD
Kabupaten Berau, Kamis (16/7/2020) menyambangi DPRD Kaltim guna sharing terkait Perusda
Perkebunan.

Membenarkan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menjelaskan bahwa sharing
yang dilakukan juga dilengkapi dengan sejumlah informasi dan data tertulis.

“bahan dan data penunjang serta informasi terkait yang diperlukan oleh Pansus Perkebunan yang
kebetulan hadir sudah kami koordinasikan pula dengan Biro terkait di Pemprov Kaltim,” kata Ketua.

Sementara menanggapi hasil diskusi, pimpinan rombongan Pansus Perkebunan DPRD Kabupaten Berau
Sudjarwo Arif Widodo menerangkan bahwa pansusnya sedang menggodok aturan terkait proses
pembangunan perusda perkebunan di Kabupaten Berau.

“Naskah akademik sudah dibuat. Namun berkaca dari sejumlah perusda perkebunan rata-rata tidak
berhasil. Di Provinsi Kaltim karena satu satunya yang memiliki perusda perkebunan di Kaltim sehingga
kami berkunjung kesini untuk mempelajari celah dan pasal aturan tentang perusda mana yang sulit
dijalankan dan perlu dievaluasi. Perdanya sudah dimintakan dan akan kami pelajari lagi,” urai Sudjarwo
yang hadir bersama sejumlah rekannya yakni Anggota Pansus Perkebunan DPRD Berau Rahman dan M
Yusuf.

Ia juga menegaskan bahwa tujuan akhir tugas pansus perkebunan ini yaitu adanya perusda hilirisasi
perusahan-perusahaan terkait dengan komoditi perkebunan. Komoditi perkebunan unggulan di
Kabupaten Berau itu disebutkan Sudjarwo yaitu kelapa sawit, kelapa dalam, lada, cokelat dan karet. 

"Dengan begitu melalui perusda perkebunan yang nantinya terbentuk maka selain tujuan profit namun
juga untuk kesejahteraan dengan memotong jalur tengkulak, apalagi dengan harga lada saat ini jauh
turun padahal produksi lada kita tinggi namun karena tak memiliki pabrik pengolahan lada maka harga
jual lada murah,” ungkap politisi yang juga menjabat sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Berau ini.
(adv/hms5).

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved