Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Hoaks Lagi, Gubernur Kaltim Dikabarkan Keluarkan Edaran Tilang Warga Jika Tak Pakai Masker

"Sejauh ini, tidak ada Gubernur Kaltim mengeluarkan instruksi untuk penindakan bagi masyarakat yang tidak bermasker di depan umum,"

HUMASPROV KALTIM
Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim HM Syafranuddin 

SAMARINDA – Hoaks kembali beredar di tengah masyarakat Kaltim. Kabar bohong yang beredar beberapa hari lalu, menyebut bahwa Gubernur Kaltim mengeluarkan edaran untuk tindak penilangan bagi orang yang tidak menggunakan di depan umum.

Kepastian bahwa itu adalah kabar bohong disampaikan Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim HM Syafranuddin. Ivan, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa edaran itu tidak benar atau hoaks.

"Sejauh ini, tidak ada Gubernur Kaltim mengeluarkan instruksi untuk penindakan bagi masyarakat yang tidak bermasker di depan umum," kata Syafranuddin di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (17/7/2020).

Sekalipun ada selama ini, lanjut Juru Bicara Pemprov Kaltim ini, hanya sebatas imbauan kepada masyarakat agar disiplin melaksanakan protokol kesehatan sehari-hari. Bukan instruksi penindakan.

Selain itu, kata Ivan, jika diperhatikan lebih jauh tentang proses tilang melalui elektronik tilang (e-tilang) via aplikasi (apps) PIKOBAR, ternyata program ini milik Pemprov Jawa Barat.

"Ini Gugus Tugas Jabar kalau dilihat petunjuknya ada PIKOBAR. Itu aplikasi di Jabar. Kalau kita website covidkaltim," ujar Ivan lagi.

Sekadar diketahui, telah merebak di masyarakat informasi online berisikan materi Instruksi Gubernur Kaltim berupa hasil rapat Gugus Tugas Covid-19 Kaltim. Bahwa akan diadakan penilangan bagi yang tidak bermasker di muka umum terhitung sejak 27 Juli sampai 9 Agustus 2020 (14 hari) sebesar Rp200.000 sampai Rp250.000.

Penilangan akan dilakukan Satpol PP, Polri dan TNI atas nama Gugus Tugas. Proses tilang berdenda ini dan kuitansi akan menggunakan e-tilang via apps PIKOBAR. Dana denda akan masuk ke Kas Daerah sesuai peraturan.

Hoaks itu juga menyebutkan penilangan tidak berlaku jika seseorang sedang berpidato, makan/minum, sedang olahraga kardio tinggi (olahraga joging untuk perkuat jantung/paru-paru) serta sedang sesi foto sesaat.

"Apa pun isi informasinya, walaupun materinya bertujuan baik. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa informasi ini tidak benar atau hoaks. Sebab, tidak ada Gubernur Kaltim mengeluarkan kebijakan ini," ungkap Ivan. (yans/sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved