Breaking News:

Berita Pemprov Kaklimantan Timur

Jamin Netralitas ASN di Depan Mendagri, Gubernur Isran: Berani Ikut Kampanye, Selasailah Dia

“Ini Pak Menteri (Tito Karnavian), saya akan jamin ASN tidak akan berpihak kemana-mana, apalagi mau ikut kampanye.

HUMASPROV KALTIM/ YUVITA
NETRALITAS PNS - Gubernur Kaltim Isran menegaskan netralitas PNS pada Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Mahakam, Hotel Novotel Balikpapan, Sabtu (18/7/2020). 

Foto 1-2 : Gubernur Isran Noor dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menjamin netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020. (yuvita/humasprov kaltim)

BALIKPAPAN - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menjamin netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Kaltim dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, 9 Desember 2020. Jika kelak ditemukan ASN berkampanye untuk calon pasangan tertentu, Isran mengaku tidak akan ragu memecat ASN yang bersangkutan.

“Ini Pak Menteri (Tito Karnavian), saya akan jamin ASN tidak akan berpihak kemana-mana, apalagi mau ikut kampanye. Saya jamin pokoknya. Kalaunya ada, selesailah dia. Saya berhentikan dia. Tentu dengan izin dari Bapak Menteri,” tegas Isran pada Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (18/7/2020) di Ballroom Mahakam, Hotel Novotel Balikpapan.

Gubernur Isran Noor kemudian menjelaskan selain menjamin netralitas ASN dalam pilkada mendatang, Pemprov Kaltim juga terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim terkait langkah-langkah pentahapan pilkada di Benua Etam, dimana sembilan daerah akan menggelar suksesi kepala daerah. Di Kaltim, hanya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang tidak ikut dalam pilkada serentak.

"Pemerintah daerah telah mengakomodasi dan menfasilitasi agar pilkada serentak berjalan lancar dan sesuai aturan. Kondusif dan sejalan dengan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19. Di antaranya dengan penyediaan alat pelindung diri (APD) untuk petugas pemilu," tambah Isran.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti penyediaan sarana berupa ruangan sekretariat dan mendukung penugasan personel pada Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk rapat koordinasi tingkat Forkopimda provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan. Juga, sosialisasi khusus terkait netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020.

Pemerintah daerah wajib membantu pendidikan politik bagi para calon pemilih dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak nanti, khususnya fokus kepada pemilih perempuan dan pemilih pemula melalui berbagai media publikasi.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebutkan bahwa pilkada adalah amanat UU Nomor 1 tahun 2015 yang diubah menjadi Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

KESIAPAN PILKADA - Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Mahakam, Hotel Novotel Balikpapan, Sabtu (18/7/2020).
KESIAPAN PILKADA - Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Mahakam, Hotel Novotel Balikpapan, Sabtu (18/7/2020). (HUMASPROV KALTIM/ YUVITA)

"Sesuai aturan, semestinya pilkada digelar September 2020. Tapi karena Covid-19, kita mencari opsi yang lebih aman buat masyarakat," kata Tito.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved