Ketua Fraksi Golkar Rendi Solihin Sebut Pemekaran Samboja untuk Mudahkan Urusan Administrasi Warga

Pemekaran Kecamatan Samboja ditambah menjadi Samboja Barat bertujuan untuk memudahkan layanan administrasi masyarakat

Penulis: Sapri Maulana | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/SAPRI MAULANA
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kukar Rendi Solihin 

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rendi Solihin menilai, upaya pemekaran Kecamatan Samboja ditambah menjadi Samboja Barat bertujuan untuk memudahkan layanan administrasi masyarakat.

"Luas wilayah Kecamatan Samboja saat ini lebih dari 1.000 kilometer persegi. Adanya pemekaran akan membuat layanan administrasi untuk masyarakat menjadi lebih dekat," ungkap Rendi, Selasa (21/7/2020).

Selain itu, dampak pemekaran diyakini Rendi akan berdampak pada kemajuan pembangunan di Samboja.

"Pemekaran di Samboja agar layanan masyarakat lebih produktif lagi. Artinya pelayanan masyarakat lebih meningkat dan akan memudahkan masyarakat berurusan administrasi," kata Rendi.

Baca Juga:Kondisi Jalan di Sangasanga Retak, DPRD Kukar Minta Dinas PU Bertanggung Jawab

Baca Juga:Komisi I DPRD Kukar Kritik Kinerja Perusda Tunggang Parangan, Belum Menunjukkan Perkembangan Bagus

Dengan adanya kecamatan baru, Rendi menyebut akan ada kantor camat, polsek, dan kantor layanan lain di bangun di Samboja Barat.

"Harapan kita ke depan, terutama dari pelayanan publik jadi lebih baik," kata Rendi.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kutai Kartanegara menggelar rapar paripurna membahas laporan akhir panitia khusus dan persetujuan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi perda.

Sempat molor beberapa jam, dari jadwal 15.00 Wita, rapat digelar Senin malam (20/7/2020) sekitar pukul 21.00 Wita, di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong.

Hasilnya, empar raperda telah disetujui. Dua diantaranya tentang raperda pemekaran Kecamatan Kota Bangun dan Samboja. Dua berikutnya tentang PDAM dan KSDE.

Dua Perda baru tentang pemekaran, menurut Didik merupakan permintaan atau keinginan masyarakat itu sendiri. Artinya, dengan disahkannya Raperda menjadi Perda, dari segi regulasi, pemekaran siap dilaksanakan.

"Kepentingan pemekaran kecamatan, ini permintaan warga dari kota bangun dan samboja. Full dan pure untuk rakyat," ungkapnya.

Kemudian dua Perda tentang PDAM dan KSDE, keduanya merupakan Perusda milik Pemkab Kukar.

Untuk KSDE, Didik menekankan bidang usaha diperluas, yakni bidang pertanian dalam skala luas.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved