Untuk Pengamanan Pilkada, Kapolres Bontang Minta Jaminan APD kepada 2 Pemda di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Kapolres Bontang, AKBP Boyke Karel Wattimena mengaku berkoordinasi dengan kedua Pemerintah Daerah (Pemda), baik Pemda Bontang maupun Kutai Kartanegara (Kukar), terutama soal pengamanan Pilkada serentak 2020 mendatang.

Sekadar diketahui, 2 kecamatan di Kukar, Marangkayu dan Muara Badak masuk wilayah hukum Polres Bontang. Meskipun keduanya secara administrasi pemerintahan berada di teritorial wilayah Kukar.

Nah, Kapolres AKBP Boyke Karel Wattimena meminta jaminan kelengkapan APD (alat pelindung diri) untuk personel keamanan yang bertugas mengamankan setiap tahapan Pilkada di masing-masing daerah.

"Kami minta Pemkot Bontang dan Pemkab Kukar untuk kepastian APD personel," katanya.

Dia menegaskan, soal APD pihaknya tak meminta tambahan anggaran berupa uang, namun barang mengingat tahapan pendaftaran pasangan calon digelar September mendatang.

Pihaknya meminta kepastian jaminan APD untuk personel keamanan kepada pemerintah dipercepat.

"Kami tak minta uang, tapi minta barang. Minimal bisa siapkan APD setiap tahapan kampanye, pemungutan suara harus ada. Anggota di TPS, harus aman dilengkapi APD," pintanya.

Diberitakan sebelumnya, belum lama ini Mendagri Tito Karnavian menyambangi Kalimantan Timur. Ia mengecek kesiapan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim yang melaksanakan Pilkada 2020.

Baca juga: Dampak Corona, Pilot Bergaji Rp 2 Juta Per Hari Viral, Lantaran Harus Ganti Kerja jadi Kurir Makanan

Baca juga: Pertanyakan Aturan di PDAM, DPRD Balikpapan Usul Biaya Pipa Induk tak Dibebankan ke Pelanggan

Bagaimana dengan Bontang? Saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co, Sekda Bontang Aji Erlynawati mengatakan anggaran penyelenggara dan pengawas Pilkada Bontang sudah aman. Realisasi anggaran sudah 100 persen.

Kendati demikian, pemerintah kota masih menyisakan pekerjaan rumah di bidang pengamanan Pilkada Bontang 2020. Realisasi anggaran pengamanan belum 100 persen turun alias belum aman.

"Untuk pengamanan saja yang masih 72 persen realisasinya. Untuk KPU dan Bawaslu sudah 100 persen realisasinya," katanya saat dihubungi lewat sambungan telepon.

Ditanya penyebab, Aji Erlynawati menjelaskan belum penuhnya anggaran pengamanan lantaran adanya keterlambatan administrasi. Anggaran dalam posisi siap dikucurkan.

"Ada keterlambatan administrasi. Dananya sudah siap, bentar lagi selesai, kok," ucapnya. (*)