Breaking News:

Sarankan PDAM Tirta Alam Tarakan Buat SOP, ORI Perwakilan Kaltara Akan Tagih pada Oktober 2020

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara atau ORI Kaltara minta klarifikasi dari Direktur Umum PDAM Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan

TRIBUNKALTIM.CO, RISNAWATI
Imbramsyah Amirudin 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara atau ORI Kaltara minta klarifikasi dari Direktur Umum PDAM Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan terkait pelayanan masyarakat di kantor ORI Kaltara, Selasa (28/7/20)

Adapun yang disarankan oleh ORI Kaltara kepada PDAM Tirta Alam Tarakan yakni berkaitan dengan SOP. Diketahui PDAM Tirta Alam Tarakan belum memiliki SOP.

"Buat SOP itu tidak seketika jadi 1 minggu, tentu ada proses kondisi daerah dan segala macam," ujar Kepala ORI Kaltara, Imbramsyah Amirudin.

Ia melanjutkan bahwa dari laporan klarifikasi tersebut, bahwa ada penurunan dari 33 persen kebocoran pipa air menjadi 30,66 persen kebocoran. "Jadi tadi laporan ke kami di 2019 ada 33 persen kebocoran kemudian 30,66 persen kebocoran di semester pertama," sebutnya.

Baca juga; Ombudsman Perwakilan Kaltara Panggil Dirut PDAM Tirta Alam Tarakan Terkait Pelayanan

Baca juga; 20 Persen Pelanggan PDAM di Tarakan Nunggak Bayar Tagihan, Akibat Dendanya Sangat Kecil

Pihaknya juga menyarankan kepada PDAM Tirta Alam Tarakan untuk membuat tim guna memeriksa oknum-oknum yang menyambung secara illegal di pipa air PDAM.  "Kedua, kita sarankan di asrama-asrama baik di TNI-Polri yang anggotanya nakal itu di proses. Oknum ya bukan semua anggota," tegas dia.

"Ini juga saya minta tadi Iwan buatkan tim baik dari kepolisian dan aparat lainnya untuk memeriksa, mudah-mudahan satuan komandan itu mendukung PDAM jangan sampai masuk di sana (asrama TNI-Polri) dihalang-halangi," sambungnya.

Sementara itu ia menuturkan jangan alergi terhadap masukan-masukan masyarakat, barang kali ada masukan yang benar-benar dibutuhkan. "Pengaduan itu kita lihat dari pengaduan-pengaduan yang ada di media sosial. Jangan menganggap pengaduan itu hanya pengaduan secara fisik di Ombudsman.

Sekali lagi SOP ini yang paling penting. Jadi kita mau targetkan 3 bulan SOP itu sudah jadi," terangnya.

Apabila ditargetkan dalam 3 bulan, maka jelas pada Oktober mendatang, ORI Kaltara akan menagih SOP tersebut.  "Nanti saya akan surati secara resmi untuk menagih SOP itu. Supaya pak Iwan ndak hanya formalitas aja datang kesini tapi ada hasilnya," tuturnya.

Penulis: Risnawati
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved