Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Pemkab Kubar Ikuti Sosialisasi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentag Jaminan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengikuti Sosialisai Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan

HUMASKAB KUBAR
SOSIALISASI JKN - Penjabat Sekda Kubar Achmad Sofyan mengikuti Sosialisai Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui video conference di Ruang Rapat Koordinasi Bupati Kubar, Selasa (28/7/2020). Acara yang digelar Kemendagri ini turut diikuti Kadinkes dr Ritawati Sinaga, dan perwakilan perangkat daerah terkait. 

SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengikuti Sosialisai Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan melalui Video Conference bertempat di Ruang Rapat Koordinasi Bupati Kubar, Selasa (28/7/2020) pagi.

Acara sosialisasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemkab Kubar pada kesempatan ini diwakili oleh PJ. Sekretaris Daerah Ir.H. Achmad Sofyan,., Kadinkes dr.Ritawati Sinaga,dan perwakilan Prangkat Daerah terkait Pemkab Kubar.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Mochamad Ardian Noervianto,, dalam sambutannya menyampaikan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020.

Diamanatkan bahwa Peserta Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Bukan Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran yang didaftarkan Pemda adalah peserta yang harus diberikan Jaminan Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan tujuan terlaksananya pemberian Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat", ujarnya.

Asisten Deputi Jaminan Sosial, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Togap Simangunsong, menjelaskan Kebijakan Ekosistem Program JKN yang Sehat dan Berkelanjutan.

Saat ini terjadi kesenjangan antara iuran dengan manfaat yang komperehensif, sehingga untuk kesinambungan program perlu perbaikan ekosistem dengan mempertimbangkan: Penguatan JKN sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib, diantaranya Seluruh penduduk wajib menjadi peserta dan membayar iuran, Peserta yang miskin dan tidak mampu iurannya dibayar oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, Perlunya kebijakan yang mampu mewujudkan kepesertaan bersifat wajib (enforcement).

Manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan dengan kelas rawat inap yang standar (sesuai UU 40/2004), diperlukan definisi kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap yang standar Peran pemerintah daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu, mendukung peningkatan kepesertaan Program JKN, meningkatkan upaya Promotif Preventif dari Supply-side, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pembiayaan Program JKN.

Sedangkan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Didik Kusnaini,., mengatakan bahwa konsep dasar Perpres No. 64 Tahun 2020, dalam Jangka Pendek bertujuan memperbaiki struktur iuran dan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran dan relaksasi di masa pandemi Covid-19.

Dan untuk jangka menengah menyiapkan serangkaian kebijakan secara menyeluruh, seperti rasionalisasi manfaat program sesuai kebutuhan dasar kesehatan, penerapan satu kelas perawatan yang terstandarisasi di semua faskes, Penyederhanaan tarif layanan (saat ini terlalu bervariasi), Cost sharing (urun biaya untuk layanan yang rawan pemanfaatan berlebihan), Optimalisasi Coordination of Benefit (CoB), Penerapan skema pendanaan global budget (Rumah sakit mendapatkan anggaran dari BPJS Kesehatan untuk membiayai seluruh kegiatannya dalam masa 1 tahun).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemda menurut Kasi Wil. IV A pada Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan, Kemendagri, Wasja., yaitu Pemda yang telah mendaftarkan kepesertaan dan pembayaran Iuran JKN seluruh kepala desa dan perangkat desa yang tidak sesuai dengan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran JKN bagi kepala desa dan perangkat desa, wajib melakukan penyesuaian sejak bulan April tahun 2020.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved