Breaking News:

Targetkan 4.457 Sertifikat Tanah Rampung 2023, PLN Tandatangani PKS dengan Kantor BPN se Kaltimtara

Targetkan 4.457 sertifikat tanah rampung pada 2023, PLN tandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kantor BPN se Kaltim dan Kaltara.

HO
KERJA SAMA - Targetkan 4.457 sertifikat tanah rampung pada 2023, PLN tandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kantor BPN se Kaltim dan Kaltara. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - PT PLN (Persero) melalui PT PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP Kalbagtim), Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UIW Kaltimra), dan Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan (UIK) Kalimantan menjalin kerja sama dengan Kantor Pertanahan di 13 kota.kabupaten se-Kalimantan Timur dan Utara.

Sinergitas ini semakin terjalin dengan baik, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani oleh perwakilan pejabat masing - masing unit pada Selasa (28/7) di Samarinda yang berlaku hingga 3 tahun ke depan.

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual atau metode daring yang turut di hadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diikuti kantor pertanahan dan PLN di wilayah masing-masing.

Hal ini juga dilakukan berkenaan dengan protokol kebiasaan baru dalam pembatasan perjalanan dan berkumpul dalam satu tempat.

General Manager PT PLN UIP Kalbagtim Muhammad Ramadhansyah menjelaskan, ini merupakan tindak lanjut MoU antara PT PLN (Persero) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 12 November 2019 lalu.

Dilanjutkan dengan PKS antara PLN Unit Induk dengan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional di Seluruh Indonesia pada 27 November 2019 yang lalu.

"kegiatan ini merupakan upaya dan sinergitas PLN bersama BPN dalam menjaga dan mengawal aset negara dalam hal ini infrastruktur ketenagalistrikan, " papar Ramadhansyah, kemarin.

Selain itu, PKS mewujudkan optimalisasi pelaksanaan pendaftaran tanah, penanganan permasalahan tanah dari pengadaan tanah khususnya bagi PLN yang merupakan salah satu BUMN yang memiliki aset terbesar, sehingga harus dilakukan pengamanan atas kepemilikannya.

"Karena salah satu pekerjaannya yaitu melakukan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berupa infrastruktur ketenagalistrikan, yang dilakukan pemberian ganti kerugian hingga pelepasan hak atas tanah.

Proses-proses tersebut selalu melibatkan aparat pemerintahan dan BPN untuk mengawal keabsahan dan legalitas dokumen,” terang Ramadhansyah.

Halaman
12
Penulis: Siti Zubaidah
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved