Breaking News:

Wujudkan Pelayanan Mudah dan Bersih, Disdukcapil Kukar Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar kegiatan pencanangan zona integritas menuju Wilaya

TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI
Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara mencanangkan zona integritas zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK). 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara ( Kukar ) menggelar kegiatan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) di Disdukcapil Kukar.

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (29/7/2020) di Kantor Disdukcapil dengan dihadiri dari Ombudsman RI Perwakilan Kaltim, Polres Kukar, Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kukar.

Kepala Disdukcapil Kukar, M Irianto mengungkapkan, pencanangan tersebut merupakan komitmen lembaga baik dari pimpinan hingga tataran staf honorer untuk memberikan pelayanan yang bersih kepada masyarakat.

“Karena selama ini di instansi ini sering diidentikkan dengan pungli dan calo. Itu yang kita hapus dan bersihkan,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mewujudkan WBK dan WBBM tersebut, dirinya selaku pimpinan telah memberikan arahan kepada seluruh elemen ASN dan petugas di Disdukcapil Kukar untuk tidak melayani oknum yang terindikasi sebagai calo dan tidak melakukan pungutan kepada masyarakat dalam pelayanan pengurusan administrasi kependudukan.

“Karena sesuai regulasi juga dinyatakan seluruh pelayanan tidak dipungut biaya atau gratis,” tuturnya.

Baca juga: Besok Puasa Arafah 9 Dzulhijjah 1441 H Jelang Idul Adha, Bacaan Niat, Terjemahan Indonesia & Artinya

Baca juga: 6 Petugas Positif Covid-19, Ini Layanan yang Ditutup Sementara di RSUD AWS Samarinda

Ia menjelaskan, sebagai komitmen pihaknya akan memberikan reward kepada petugas atau pegawai internal yang menjalankan tugas dengan baik dan berprestasi.

Begitu juga sebaliknya, jika dalam perjalanannya ada petugas atau pegawai internal yang melanggar komitmen dan aturan, maka yang bersangkutan juga akan mendapat sanksi sesuai perbuatan dan sesuai aturan yang berlaku.

“Bisa sanksi teguran, sampai sanksi terberat pemberhentian secara tidak hormat. Tapi itu wewenang dari KASN dan akan dikembalikan lagi ke Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini bupati,” ucapnya.

Intinya, kata dia, dengan adanya pencanangan zona integritas ini, pihaknya akan melakukan pembenahan internal dengan mempermudah pelayanan ke masyarakat.

“Jadi kita ingin ciptakan pelayanan yang mudah, cepat dan bebas biaya atau gratis,” tuturnya. (*)

Penulis: Aris Joni
Editor: Rahmad Taufiq
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved