Breaking News:

Internet dan Gawai, Syarat Mutlak Pembelajaran Jarak Jauh

PEMBELAJARAN secara jarak jauh (PJJ) telah berlangsung beberapa bulan ke belakang sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Dalam keberjalanannya

HO
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. 

PEMBELAJARAN secara jarak jauh (PJJ) telah berlangsung beberapa bulan ke belakang sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Dalam keberjalanannya, terdapat banyak aspirasi yang telah disampaikan berbagai pihak yang terdampak, baik itu guru, siswa, maupun orangtua murid.

Dari banyaknya evaluasi yang masuk, keluhan yang dominan muncul adalah terkait minimnya akses terhadap internet, keterbatasan gawai, dan tingginya biaya kuota. Sayangnya, setelah lebih dari 4 bulan keberjalanan PJJ, keluhan-keluhan tersebut masih juga muncul sebagai masalah yang paling dominan.

Padahal, ketiga hal tersebut merupakan elemen-elemen yang sangat esensial bagi keberjalanan pembelajaran. Ini berarti, terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, negara belum berhasil memberikan solusi bagi masalah yang telah muncul sejak awal PJJ ini dilaksanakan.

Tentu saja menyelesaikan masalah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah menumpuk selamabertahun-tahun tidak mungkin mendadak diselesaikan dalam semalam.

Begitu juga dengan keberadaan gawai belajar bagi setiap anak dan guru, mengingat selama bertahun-tahun kita saja belum mampu menyediakan perangkat TIK yang memadai bagi setiap sekolah. Namun demikian, hanya karena itu sulit bukan berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan. Pembiaran atas kondisi ini sama halnya dengan kita membiarkan saja jurang kesenjangan antar kelompok masyarakat makin melebar.

Keadaan krisis membuat kita harus membuat terobosan-terobosan yang berbeda dari kondisi normal. Meski demikian, saya belum melihat adanya upaya yang signifikan dalam menghadirkan 2 hal paling krusial dalam pembelajaran jarak jauh untuk seluruh anak Indonesia : internet dan gawai.

Menurut paparan Kemenkominfo pada Panitia Kerja PJJ Komisi X Juli lalu, disampaikan bahwa terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet 4G di seluruh Indonesia, sebagian besar atau 9.113 desa/kelurahan berada di daerah 3T.

Dari semua wilayah Indonesia, hanya 49,33 persen yang telah mendapatkan jaringan 4G, 44,35 persen mendapat jaringan 3G, dan 68,54 persen yang telah mendapat jaringan 2G. Artinya, terdapat 31,46 persen luas wilayah Indonesia yang belum mendapatkan akses internet sama sekali.

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Kemenkominfo dalam proyek percepatan layanan internet. Antara lain, dengan rencana on-going penyediaan layanan 4G untuk 1.097 desa/kelurahan di daerah 3T yang ditargetkan selesai tahun ini.

Selain itu, ada pula rencana penyediaan akses internet di 7.554 lokasi yang mencakup titik-titik pelayanan publik seperti kantor pemerintah, puskesmas, dan sekolah. Upaya-upaya tersebut perlu kita apresiasi. Meski demikian, harus sama-sama kita akui bahwa hal tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat.

Halaman
123
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved