Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Gubernur Ingatkan Tak Terjadi Silpa, Serapan Anggaran Ditarget 51 Persen hingga Akhir Agustus

Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan target penyerapan anggaran di angka 51 persen hingga 31 Agustus 2020

HUMASPROV KALTIM/MASDIANSYAH
RAPIM TEPRA - Gubernur Kaltim Isran Noor memimpin Rapim Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPRA) Kaltim Semester I di Kantor Gubernur, Rabu (6/8/2020). Gubernur ingatkan semua Perangkat Daerah agar 31 Agustus 2020, serapan anggaran sudah mencapai 51 persen. 

Foto : Gubernur Isran Noor memimpin Rapim Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPRA) Kaltim Semester I. Gubernur ingatkan semua Perangkat Daerah agar 31 Agustus 2020, serapan anggaran sudah mencapai 51 persen. (masdiansyah/humasprov kaltim)

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghindari terjadinya Silpa pada akhir tahun anggaran. Sebab itu perlu dilakukan percepatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa (tender/pengadaan langsung) paling lambat selesai akhir Agustus 2020.

Percepatan penyelesaian pergeseran anggaran dengan penyesuaian volume/target output kegiatan tersebut, terutama untuk paket pekerjaan kontraktual. Proses ini harus mempertimbangkan sisa waktu lima bulan demi penyelesaian pekerjaan.

"Target realisasi anggaran yang harus diserap seluruh Perangkat Daerah adalah 51 persen sampai 31 Agustus ini," pesan Gubernur Isran Noor saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPRA) Kaltim Semester I di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (5/8).

Gubernur juga menjelaskan kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran (realokasi dan refocusing untuk Covid-19) tetapi tidak dilakukan perubahan volume/target output kegiatan (sesuai yang dientry pada SIMDA Keuangan), tidak diperlukan adanya pengembalian/tambahan anggaran di APBD Perubahan 2020.

Sementara bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan program prioritas pencapaian Visi dan Misi Gubernur harus tetap mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD, walaupun terjadi pemotongan anggaran.

Sementara itu juga harus dilakukan penertiban pelaporan. Setiap OPD menyampaikan progres program/kegiatan setiap bulan agar tepat waktu (paling lambat tanggal 10 setiap bulannya) dilampirkan dokumentasi progress fisik dalam aplikasi TEPRA.

Namun demikian, orang nomor satu di pemerintahan Kaltim ini mengaku sangat memahami kondisi dan kinerja OPD, terkait realisasi serapan anggaran yang terkendala bahkan masih rendah.

Menurut Isran, keterlambatan ini tidak bisa dilepaskan dari faktor refocusing dan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Kaltim sejak pertengahan Maret lalu.

"Jadi dalam kondisi seperti ini, saya sangat memahami saudara-saudara dalam melaksanakan tugasnya akibat wabah virus corona," ucap Isran.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved