Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

DPRD Berharap Gedung Baru Mampu Tingkatkan Kinerja Aparat Kejaksaan di Kaltim

semakin meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).

HUMAS DPRD KALTIM
PENJELASAN KONTRAKTOR - Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun (paling kanan), Walikota Samarinda Syahrie Jaang, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, dan Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin ketika mendengarkan penjelasan kontraktor terkait perencanaan pembangunan gedung kantor baru kejati dan kejari. 

SAMARINDA - Mewakili DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Samsun menghadiri acara groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan gedung baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Gedung Kejaksaan Negeri Samarinda, dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Jumat (7/8/2020).

Acara tersebut dihadiri Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin yang sekaligus menandatangani prasasti gedung. Turut hadir Kepala Kejati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim M Samsun berharap melalui pembangunan gedung dan sapras pendukung dimaksud semakin meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).

"Penegakan hukum bagian terpenting dalam mewujudkan daerah yang bersih sehingga kesejahteraan diharapkan akan mampu terwujud. Pemerintah dan DPRD akan berupaya mendukung semaksimal mungkin salah satu diantaranya dengan pembangunan gedung dan sapras dimaksud,"tuturnya.

Anggaran pembangunan dikucurkan secara bertahap. “Diawali tahun ini, dan diharapkan tahun depan bisa rampung, akan tetapi dikarenakan pandemi covid-19 yang berdampak pada pendapatan daerah sehingga perlu disesuaikan," tambahnya.

Dalam setiap pembahasan anggaran, lanjut dia dilakukan rasionalisasi, evaluasi dan skala prioritas. Seperti ketika bencana corona virus yang mengharuskan fokus anggaran tertuju dalam penanganan penyebaran penyakit yang belum ditemukan vaksinnya tersebut.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan, pembangunan yang menggunakan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim itu merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung penegakan hukum. "Jangan disalahartikan. Dukungan pembangunan gedung bukan untuk melemahkan tetapi justru untuk meningkatkan penegakan hukum. Selain itu membantu pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan pada pembuatan rancangan peraturan daerah," tegasnya.
Ia mengingatkan agar dalam penegakan hukum, harus dengan memperhatikan hati nurani agar rasa keadilan benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, dan tidak kalah pentingnya pencegahan pelanggaran hukum haruslah lebih diutamakan.(adv/hms4)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved