Breaking News:

Gelar Paripurna Secara Virual, Wabup Kukar Sampaikan Nota Penjelasan Pertanggungjawaban APBD 2019

Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar menyampaian Nota Penjelasan Pemkab Kukar terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Secara Virtual

TRIBUNKALTIM.CO, ARIS JONI
Wabup Kukar saat menyerahkan nota penjelasan pelaksanaan APBD 2019 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar menyampaian Nota Penjelasan Pemkab Kukar terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Secara Virtual di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar. Rabu, (19/8/2020).

Dalam rilis Humas Setkab Kukar, Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan langsung Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran ( LRA), Neraca, Laporan Arus Kas ( LAK), LO, LPE dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSA) dan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK) yang telah diudit oleh BPK RI dan itu merupakan kewajiban Pemkab Kutai Kartanegara untuk menyusunan dan menyampaikannya kepada DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada.

Pada tahun Anggaran 2019 merupakan tahun keempat penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.

Baca juga; Kepala BNNP Kaltim Sambangi DPRD Kukar Bahas Rencana Pembangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba

Baca juga; NEWS VIDEO Kabar Gembira, Resmi PNS/ASN Libur 11 Hari, Pengganti Cuti Bersama Idul Fitri

"Opini WTP yang ketujuh kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pihak legislatif,” ungkap Chairil.

Wakil bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legistlatif dan seluruh kepala OPD yang telah memberikan dukungannya sehingga Pemkab Kukar mampu mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2019.

Menurut Chairil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019 memuat program dan kegiatan yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran dimulai dari Musrenbang tingkat Desa sampai kepada Musrenbang tingkat Kabupaten.

Baca juga; MUDAH! Login prakerja.go.id Daftar Kartu Prakerja Gelombang 5, Cek Jenis Pelatihan Paling Diminati

Pemkab Kukar dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan telah dirumuskan dan mengacu kepada Visi dan Misi yang diimplementasikan dalam Renstra dan Renja oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Kukar, dan pelaksanaannya ditunjukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Melalui sidang paripurna ini ia berharap, hubungan kerja yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang telah berjalan dengan baik, dan ke depan terjalin kerja sama yang lebih baik lagi guna terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun pelaporan yang akan datang.

“Serta pada akhirnya berdampak pada pembangunan berkeadilan dan tepat sasaran untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Program Gerbang Raja Jilid II.(*)

Penulis: Aris Joni
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved