Breaking News:

DJP Kalimantan Timur Kaltara Beber Potongan Angsuran PPh Pasal 25 Naik jadi 50 Persen

Wajib pajak yang bergerak pada 1.013 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

TRIBUNKALTIM.CO/HERIANI AMIR
Edukasi pajak. Dalam rangka penyebarluasan informasi perpajakan kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur - Kalimantan Utara ( Kaltara ) atau Kanwil DJP Kaltimtara mengadakan kegiatan Dialog Perpajakan Sektoral. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wajib pajak yang bergerak pada 1.013 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, serta perusahaan di kawasan berikat, berhak mendapatkan tambahan potongan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25.

Dari sebelumnya pengurangan sebesar 30 persen dari jumlah angsuran yang seharusnya terutang, menjadi pengurangan sebesar 50 persen.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur - Kalimantan Utara, Samon Jaya menyebut, sama seperti stimulus pajak yang lain, prosedur untuk mendapatkan stimulus pajak ini sangat sederhana.

Yaitu wajib pajak cukup menyampaikan pemberitahuan secara online melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id.

UPDATE Virus Corona di Samarinda, Pasien Positif Covid-19 Sudah Ada 37 Pemakaman Jenazah

Seperti Susi Pudjiastuti, PBNU Desak Anggota Prabowo Tutup Ekspor Benih Lobster, Alasannya Serius

Keringanan angsuran pajak bagi semua wajib pajak ini diberikan karena memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.

"Khususnya dengan masih rendahnya tingkat produksi dan penjualan dunia usaha," ujar Samon dalam siaran resminya, Senin (24/8/2020).

Bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran, maka stimulus ini berlaku sejak masa pajak Juli 2020.

Sedangkan bagi wajib pajak yang lain penurunan angsuran mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan.

Lanjutnya, penurunan angsuran pajak ini berlaku sampai dengan masa pajak Desember 2020.

Pengaturan selengkapnya termasuk rincian industri yang berhak mendapatkan fasilitas, contoh penghitungan.

Serta format laporan realisasi pemanfaatan fasilitas dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 yang mulai berlaku 14 Agustus 2020.

Permintaan Karet Lembaran Asal Kaltim Meningkat di Pasar Ekspor, Tiga Kali Kirim ke Rusia dan China

Produk Hasil Olahan Kelapa Sawit Mendominasi Ekspor Pertanian Balikpapan

Ketentuan lain yang diatur dalam PMK-110 ini adalah pajak penghasilan final jasa konstruksi ditanggung pemerintah bagi wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI).

"Insentif pajak ini berlaku sampai dengan Desember 2020 dan dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi, red) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita," tukasnya.

Untuk mendapatkan salinan PMK-110 dan peraturan lain yang diterbitkan dalam rangka merespons
covid-19 kunjungi www.pajak.go.id/covid19.

(TribunKaltim.co)

Penulis: Risnawati
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved