Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Buntut Penutupan Bongkar Muat Curah Kering di Pelabuhan Kariangau, Komisi III: Segera Urus Izinnya

PT KBA telah melakukan kontrak kerja sama dengan PT KKT untuk melakukan kegiatan bongkar muat curah kering di Pelabuhan Kariangau

HUMAS DPRD KALTIM
DENGAR PENDAPAT - Komisi III DPRD Kaltim ketika rapat dengar pendapat dengan KSOP Balikpapan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) dan Perusda Melati Bhakti Satya (MBS), Selasa (25/8/2020). 

SAMARINDA- Izin Pelabuhan Kariangau bersifat Single Purpose, dan bongkar muat selain petikemas sementara ditutup. Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan agenda rencana penghentian kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kariangau, Selasa (25/8/2020).

Rencana penghentian kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kariangau berdampak pada kegiatan bongkar muat curah kering atau batubara yang dilakukan PT Kace Berkah Alam (KBA). Diketahui juga, PT KBA telah menyewa untuk melakukan pembongkaran di Pelabuhan Kariangau.

Menanggapi rencana penghentian kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kariangau di Balikpapan, Hasanuddin mengharapkan KSOP Balikpapan tidak melakukan penghentian.

"Kami minta kepada pihak terkait dalam hal ini KSOP Balikapan dan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) segera mengurus izin multipurposenya," kata dia.

Sementara itu, dalam proses perubahan kegiatan menjadi multipurpose diperlukan perubahan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan. "Ini harus segera diurus, sehingga pihak PT KBA bisa kembali melakukan kegiatan di Pelabuhan Kariangau," sebut Hasan,sapaan akrabnya.

Diketahui, PT KBA telah melakukan kontrak kerja sama dengan PT KKT untuk melakukan kegiatan bongkar muat curah kering di Pelabuhan Kariangau. Namun jadi persoalan, PT KBA saat ini berhenti melakukan bongkar muat karena terbentur aturan.

"Kerugian pasti dirasakan pihak PT KBA karena aktivitasnya di Pelabuhan Kariangau dihentikan sementara. Maka dari itu, kami di DPRD Kaltim meminta pihak PT KKT dan KSOP segera mengurus izin multipurpose pelabuhan agar pemanfaatan Kariangau tidak hanya fokus pada bongkar muat petikemas saja," jelas Politikus Golkar ini.

Selain itu, lanjut dia, PT Melati Bhakti Setya (MBS) selaku induk PT KKT bersama Pelindo IV dan KSOP Balikapapan serta Komisi III DPRD Kaltim mendukung untuk mendapatkan arahan penerbitan diskresi dari Dirjen Perhubungan Laut sambil menunggu penyelesaian perijinan. "Ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu PT KBA ataupun PT KKT," tambahnya. (adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved