Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Tolak RUU Omnibus Law, SPN Juga Minta DPRD Bantu Atasi Masalah Tenaga Kerja Sawit di Kaltim

SPN diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid,

HUMAS DPRD KALTIM
ASPIRASI SPN - Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid, dan Sekwan Muhammad Ramadhan ketika menerima aspirasi Serikat Pekerja Nasional (SPN), Selasa (25/8/2020). 

SAMARINDA- Puluhan pekerja mengatasnamakan Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengadu ke DPRD Kaltim, Selasa (25/8). Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Kedatangan rombongan SPN diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid, dan Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan. Tampak juga hadir perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kaltim dan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Pihak SPN menganggap, RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengancam kesejahteraan para buruh dan regulasi tersebut tidak berpihak pada kepentingan buruh. "Kami mendorong terciptanya resolusi ketenagakerjaan," ucap Koordinator SPN, Kornelis W Gatu.

Selain itu ia juga meminta DPRD Kaltim berkomitmen untuk berjuang dan mendesak pemerintah dan DPR RI agar segera menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Termasuk meminta pihak DPRD Kaltim memperhatikan dan menindaklanjuti beragam pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan para pengusaha yang memiliki perkebunan sawit di Kalimantan Timur," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Kornelis ini juga menyampaikan, SPN Kaltim yang selama ini fokus pada perkebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten dan kota se Kaltim menolak keras buruh yang dipekerjakan dengan sistem target, dipekerjakan bertahun - tahun dengan status harian lepas.

"Agar tidak terjadi persoalan yang sama dikemudian hari, kami meminta DPRD Kaltim membentuk Pansus Ketenagakerjaan di sektor perkebunan dengan melibatkan berbagai stakeholder," harapnya.

Terkait adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan kepada para buruh, Pengawas Ketenagakerjaan dari Disnakertrans Kaltim, Abdillah Rahman mengimbau agar pihak buruh membuat laporan resmi ke Disnaker. "Laporan yang telah disampaikan kepada kami, segera ditindaklanjuti," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid mengaku akan meneruskan aspirasi yang telah disampaikan pihak SPN ke pimpinan DPRD Kaltim, khususnya terkait dengan polemik RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Karena pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bukan kewenangan daerah. Sehingga, kami hanya sebatas meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Kaltim," bebernya.

Menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran terhadap para buruh, Politikus PDI Perjuangan ini berjanji, akan membawa persoalan tersebut ke rapat pimpinan. "Sebelum adanya kemungkinan dibentuk Pansus Ketenagakerjaan, masalah ini akan diserahkan kepada komisi yang membidangi," tambahnya. (adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved