Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Ditanya LAN Seputar Kelanjutan IKN, Gubernur Isran Tegaskan Bukan Dihentikan Tapi Slow Down

Untuk kepentingan analisa dan kajian, Kepala Pustlatbang KDOD LAN menanyakan apakah rencana IKN masih akan dilanjutkan?

HUMASPROV KALTIM/ADI SUSENO
TIDAK DIHENTIKAN - Gubernur Kaltim menerima kunjungan Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Mariman Darto di ruang kerjanya, Kamis (27/8/2020). Ia sempat ditanya seputar perkembangan pemindahan IKN di Kabipaten PPU. Ditegaskan bahwa proses tetap berjalan, sama sekali tidak dihentikan. 

SAMARINDA – Kelanjutan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) mulai banyak dipertanyakan. Setelah merebaknya pandemi Covid-19, kabar seputar IKN cenderung sepi, seperti tidak akan berlanjut.

Pertanyaan hampir sama disampaikan Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Mariman Darto dan tim untuk kepentingan analisa dan kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN). Salah satu pertanyaan pentingnya, apakah rencana IKN masih akan dilanjutkan?

Gubernur Kaltim Isran Noor menjawab ihwal pertanyaan seputar rencana pemindahan IKN ke sebagian wilayah PPU dan Kukar. “Sekarang ini rencana pemindahan IKN lagi slow down, bukan dihentikan. Karena kita sedang menghadapi musibah Covid-19,” tegas Isran Noor di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (27/8/2020).

Gubernur sangat meyakini, bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya tidak akan menghentikan, apalagi membatalkan rencana besar untuk negara, terutama terkait rencana pemindahan IKN ini.

Secara berjenjang pemerintahan terdekat dengan rencana ibu kota baru pun telah menyusun rancangan antisipasi pembangunan sebagai bagian dari kawasan penyangga IKN. Daerah-daerah itu adalah Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan dan juga Samarinda.

Gubernur juga menjawab pertanyaan seputar apakah rencana pemindahan ibu kota ini akan berpengaruh terhadap visi Kaltim Berdaulat hingga menyebabkan daerah ini perlu melakukan penyesuaian terhadap visi tersebut?

“Penyesuaian pasti ada. Tapi, poin pentingnya, pemindahan IKN ini bukan untuk Kaltim, tapi untuk Indonesia,” tegas Isran.

Bersinggungan dengan IKN, Isran menjelaskan visi Kaltim Berdaulat agar bisa dipahami secara benar oleh bangsa Indonesia. Kaltim Berdaulat itu jelas Gubernur, bukan berarti Kaltim ingin merdeka. Tapi, berdaulat dalam pengertian, bagaimana masyarakat Kaltim bisa memiliki sebuah kemampuan aksesibilitas untuk membangkitkan dirinya di dalam mengolah sumber daya alam.

“Agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Sekarang memang ada, tapi tidak sesuai dengan risiko yang bakal ditanggung daerah. Jadi bukan kita mau merdeka. Ora ada itu,” jawab Isran, setengah bercanda disambut tawa Mariman Darto dan tim.

Gubernur Isran Noor juga menguraikan kebijakannya untuk tidak secara khusus menuntut prioritas dalam proses pembangunan IKN dan setelah IKN benar-benar pindah ke Kaltim sekira pertengahan tahun 2024.

“Saya pribadi tidak akan meminta prioritas. Justru sumber daya manusia kita harus kita siapkan agar bisa berkompetisi secara sehat,” tegas Gubernur.

Isran juga menegaskan Kaltim juga akan menyiapkan ketersediaan pangan yang cukup bagi ibu kota baru nantinya. Menurut Gubernur, Kaltim masih sangat cukup memiliki areal untuk pengembangan pertanian untuk kedaulatan pangan, bukan hanya beras, tapi juga jagung, kedelai, sukun, dan pangan lainnya.

Isran juga terbuka dengan rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan yang akan membangun kawasan pangan dengan mengerahkan personel TNI. Cara pandangnya, bahwa pangan termasuk di antara sistem pertahanan nasional yang juga harus disiapkan secara matang. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim HM Syafranuddin hadir mendampingi Gubernur Isran Noor. (sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved