Breaking News:

Gugatan atas UU Penyiaran Dinilai Mengancam Kreativitas di Medsos, Begini Bantahan dari Pihak RCTI

Gugatan yang dilayangkan RCTI terhadap UU Penyiaran dinilai mengancam kreativitas di media sosial ( medsos ), begini bantahan dari pihak RCTI

Freepik
Ilustrasi media sosial. Gugatan yang dilayangkan RCTI terhadap UU Penyiaran dinilai mengancam kreativitas di media sosial ( medsos ), begini bantahan dari pihak RCTI 

TRIBUNKALTIM.CO - Gugatan yang dilayangkan RCTI terhadap UU Penyiaran dinilai mengancam kreativitas di media sosial ( medsos ), begini bantahan dari pihak RCTI

Dua stasiun televisi milik Hary Tanoesoedibjo, yakni RCTI dan iNews TV tengah jadi perbincangan publik terkait gugatan atas UU Penyiaran.

Gugatan atas UU Penyiaran tersebut dinilai mengancam kebebasan Live di media sosial ( medsos ), begini bantahan pihak MNC Group. 

RCTI dan iNews TV jadi perbincangan terkait dengan langkah hukum yang diambil dua lembaga penyiaran itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan gugatan uji materi UU Penyiaran terkait live di platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan aneka macam lainnya.

Dalam gugatannya RCTI dan iNews meminta agar layanan Over the Top (OTT) seperti Netflix hingga YouTube turut diatur dalam UU Penyiaran.

RCTI dan iNews mencontohkan adanya perbedaan antara TV konvensional dengan layanan OTT, salah satunya terkait kewajiban tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS).

Apabila tidak mematuhi P3SPS, TV konvensional dapat dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sementara pada layanan OTT tidak ada kewajiban memenuhi P3SPS sehingga luput dari pengawasan KPI.

Perbedaan lainnya yakni layanan OTT tidak wajib mengikuti rule of the game dalam UU Penyiaran seperti (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Padahal menurut pihak RCTI dan iNews, layanan OTT seharusnya masuk kategori 'siaran' apabila merujuk Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran.

Dengan demikian, menurut pemohon, berbagai macam layanan OTT pada dasarnya juga melakukan aktivitas penyiaran, sehingga seharusnya masuk dalam rezim penyiaran. Perbedaannya hanya terletak pada metode penyebarluasan yang digunakan.

Atas dasar tersebut, RCTI-iNews meminta MK mengubah bunyi Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menjadi: Penyiaran adalah (i) kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;

INI Kode Redeem Free Fire Terbaru, Ada Bundle The Weekend Runner, Tersedia hingga 3 September 2020

Halaman
1234
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved